Saat Anies Kembali Sampaikan Narasi Perubahan yang Dinilai Tak Efektif Dongkrak Suaranya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan kembali menyampaikan narasi tentang perubahan saat bertemu para pendukungnya.

Kali ini, narasi tersebut diungkapkan saat Anies bersafari politik bersama simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Anies menegaskan, ada empat sektor prioritas yang kebijakannya bakal dirombak jika ia memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Pertama harga kebutuhan pokok yang mahal, berubah menjadi terjangkau," kata Anies.

Baca juga: Bicara Perubahan, Anies Baswedan Singgung Harga-harga yang Mahal

Kedua, biaya kesehatan yang mahal.

Ia mengatakan, negara harus memastikan rakyat dari berbagai kalangan bisa mendapatkan fasilitas kesehatan.

Sektor ketiga, yakni problematika lapangan kerja bagi penduduk usia produktif menjadi hal yang harus segera diberikan solusi.

Terlebih, Indonesia segera memasuki bonus demografi hingga 2030 mendatang.

"Kemudian, banyak anak muda lulus sekolah dan kuliah tapi sulit cari kerja, sulit lapangan pekerjaan, diubah dan disiapkan lapangan pekerjaan sehingga yang mereka yang sudah sekolah dapat bekerja dan memiliki kesempatan untuk sejahtera,” kata dia.

Keempat, akses pendidikan berkualitas yang akan menjadi prioritas apabila dia terpilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia.

Anies menekankan, akses pendidikan berkualitas harus tersedia sampai anak Indonesia bisa belajar secara tuntas.

“Ketika anak lahir, ayah ibunya ingin mereka tumbuh besar dan mendapat pendidikan dengan baik, tapi bangku sekolahnya tak cukup, jumlah bangku per tingkat pendidikan tak sama, ini yang akan diubah dan pendidikan menjadi prioritas utama, menghadirkan pendidikan yang berkualitas hingga tuntas,” papar dia.

Baca juga: Survei Indikator: Siapa Pun Cawapresnya, Prabowo Selalu Menang Lawan Anies dan Ganjar di Sumbar

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu pun sempat menyinggung soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang disebutnya menjadi salah satu akar masalah untuk membangun pendidikan yang berkualitas.

Agar masyarakat bisa mengakses pendidikan terbaik, menurut Anies, persoalan tersebut harus diselesaikan

"Hari ini PPDB jadi masalah. Jumlah bangku SMP dan SMA tidak sama. Ini mau diubah atau tidak? Harusnya pendidikan menjadi prioritas, harusnya mereka dapat pendidikan yang berkualitas bahkan sampai tuntas," kata Anies.

Meski demikian, Anies tak memaparkan lebih jauh strateginya untuk membawa perubahan bagi keempat sektor itu.

Sebagai penutup, Anies menyebut, perubahan yang sedang diperjuangkan ini bukan sekedar mengganti orang yang ada di pemerintahan maupun di legislatif, melainkan adanya perubahan keadilan bagi Indonesia.

“Perubahan yang kita usung bukan tentang orang, tapi perubahan kebijakan, kita ingin Indonesia adil yang memberi kesempatan bagi semua. Maka dari itu kita harus menangkan baik itu pilpresnya maupun pilegnya,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: PDI-P Nilai Anies Tak Paham Kebijakan Jokowi

Tanggapan PDI-P

Menanggapi empat seruan perubahan tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristianto mengatakan, Anies Baswedan tak memahami kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara utuh.

Sebab, Anies melontarkan perubahan kebijakan agar harga bahan pokok yang kini dianggap mahal menjadi terjangkau.

Padahal, menurut Hasto, kebijakan Jokowi saat ini menuju ke arah yang disebut Anies.

"Dengan membangun waduk, infrastruktur yang baik itu upaya untuk menurunkan harga pangan, memperbaiki distribusi, sehingga Pak Anies mohon maaf, belum memahami apa yang dilakukan Presiden Jokowi," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu.

"Bahwa ketika membangun jalan tol, pelabuhan-pelabuhan dibangun, itu kan untuk menurunkan biaya transportasi," ucap dia.

Baca juga: Anies: Hari Ini PPDB Jadi Masalah, Mau Diubah atau Tidak?

Dengan dibangunnya infrastruktur produksi dan pendistribusian pangan, Hasto mengatakan, otomatis harga kebutuhan pokok akan semakin terjangkau.

Selain itu, kata Hasto, program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi tujuannya tak lain membangun kedaulatan pangan Indonesia.

"Itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, dan merupakan bagian platform PDI-P dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan," ucap dia.

Dinilai belum tawarkan hal baru

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, Anies Baswedan sebenarnya tidak menawarkan solusi apapun terkait empat perubahan yang disampaikannya pada Sabtu.

Adi menyebut, semestinya keempat hal yang disampaikan Anies harus disertai penjelasan lebih rinci disertai solusi.

"Kalau itu di-breakdown secara rinci kira-kira apa solusi di empat sektor itu akan menarik. Mungkin itu akan jadi diferensiasi dan jualan Anies," tutur Adi.

"Misal bagiamana supaya harga harga pokok itu stabil, tidak fluktuatif. Dan tidak naik misalnya jelang hari hari raya agama tertentu seperti Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Ini kan belum ada strateginya kelihatan," kata dia.

Baca juga: Soal Cawapres Anies Baswedan, PKS: Harus Dongkrak Elektabilitas, Bukan Downgrade

Adi mengatakan, tanpa itu semua, Anies sebenarnya tidak memberi kebaruan apa pun.

Sebab, isu pendidikan, lapangan kerja dan ekonomi telah banyak dijadikan bahan kampanye oleh semua pihaknya yang mencalonkan diri di kontestasi pemilihan tingkat daerah hingga pusat.

"Karena isu pendidikan, pekerjaan, isu stabilitas harga bahan pokok dan pendidikan berkualitas ini menjadi retorika semua elite di negara ini. Baik calon gubernur, calon bupati, wali kota dan calon presiden tentunya," ujar dia.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga yang juga penasihat senior Lab 45, Haryadi memaparkan mengapa para bacapres saat ini cenderung masih berputar pada narasi meneruskan program Joko Widodo.

Dia menuturkan, tingkat penerimaan atau approval rate Presiden Jokowi di mata masyarakat sangat tinggi, yaitu 80-81 persen.

"Belum pernah ada di dunia, kepala negara/pemerintahan yang menjelang berakhir masa jabatannnya memiliki approval rate setinggi Pak Jokowi sekarang," tutur Haryadi ketika dikonfirmasi Kompas.com, Minggu.

"Dalam pengalaman Indonesia era reformasi, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sekalipun menjelang berakhir sebagai Presiden, approval rate-nya di bawah 50 persen," ujar dia.

Baca juga: Luhut Koar-koar Protes Narasi Perubahan, Jubir Anies Pamer Terobosan di Jakarta

Dengan fakta di atas, kata Haryadi, siapa pun yang dipersepsikan oleh publik mendapat endorse dari Jokowi dipastikan suaranya terdongkrak naik.

Sebaliknya, mereka yang menabrak Presiden Jokowi, suaranya mengalami penurunan.

"Dalam konteks Anies yang mengusung narasi perubahan, maka berarti dia menabrak Pak Jokowi yang approval rate-nya sedang tinggi. Dampaknya niscaya, yaitu publik tak akan mendukungnya," ungkap Haryadi.

"Itu yang menjelaskan mengapa elektabilitas Anies menjadi stagnan, tak kunjung bisa naik secara rerata," kata dia.

Haryadi pun menekankan, apabila bacapres ingin memiliki ciri khas tersendiri tanpa dibayangi narasi yang seragam dengan pemerintahan saat ini maka harus ada produk yang berbeda.

Baca juga: Soal Uji Materi Batas Usia Capres-Cawapres, Anies: Biar MK yang Putuskan

Dia menyebutnya sebagai narasi yang mampu mengemas secara simbolik karakter personal capres.

"Yaitu sebagai produk yang beda. Dalam bahasa teks buku biasa disebut creative product," kata dia.