Elite Gerindra Temui Demokrat, Nasdem Mengaku Tak Diberi Tahu, PKB Sebut Koalisi Belum Pasti

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan antara elite Partai Gerindra dengan Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Kamis (20/7/2023) siang, ditanggapi dingin oleh rekan koalisi masing-masing.

Namun, pertemuan antar elite itu masih mahfum terjadi, mengingat belum ada sesuatu yang bisa mengikat koalisi pada saat ini secara erat.

Diketahui, Gerindra telah berkongsi politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Sementara Partai Demokrat telah tergabung di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.

Baca juga: Bertemu Gerindra, Demokrat Mengaku Tetap Solid Bersama Koalisi Perubahan

Dalam pertemuan kemarin, rombongan Gerindra dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. Ia ditemani oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono, Anggota Dewan Pembina Andre Rosiade, dan Ketua DPP Prasetyo Hadi.

Kedatangan Muzani cs disambut oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Ketua Dewan Kehormatan Hinca Panjaitan.

Meski telah berkoalisi dengan PKB, Muzani menegaskan, Gerindra terbuka menerima Demokrat untuk bergabung di dalam gerbong koalisi.

Lewat pantun, Muzani bahkan menyebut, peluang Ketua Umum Prabowo Subianto untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kian kuat, bila Demokrat ikut mendukung.

"Pergi ke pasar membeli alpukat, membelinya di pasar terapung. Pak Prabowo akan tambah kuat, jika Partai Demokrat tambah bergabung,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

Muzani bahkan terang-terangan mengakui kedatangannya ke Demokrat untuk menggoda partai berlambang mercy itu bergabung ke poros koalisi yang telah dibesut Gerindra dan PKB.

Baca juga: Demokrat Sepakat soal Kriteria Cawapres Anies Tanpa Catatan Hukum

Ia menambahkan, ada sejumlah persoalan umum mengenai kebangsaan dan kenegaraan yang dibahas di dalam pertemuan antara elite Gerindra dan Demokrat. Selain juga tak dipungkiri bahwa pertemuan itu membahas soal pilpres dan keputusan setiap partai.

Diketahui, Gerindra berencana mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden. Sementara Demokrat bersama KPP telah mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bacapres.

”Membangun Indonesia dengan jumlah penduduk 275 juta jiwa dengan masalah yang segudang, dengan problem yang ruwet, ribet, rumit, tentu saja memerlukan kekuatan partai politik yang banyak, memerlukan kekuatan-kekuatan yang banyak. Itulah yang kami komunikasikan,” ucap Muzani dikutip dari Kompas.id.

ANTARA FOTO/Galih Pradipta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) didampingi sejumlah pimpinan partai memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan tertutup di Kertanegara, Jakarta, Jumat (24/6/2022). Pertemuan antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra tersebut untuk mempererat komunikasi dan silaturahmi menjelang pemilu 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

Sependapat dengan Muzani, Riefky menilai, dalam mengurus bangsa tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama oleh semua partai politik menyelesaikan segala persoalan yang ada.

”Kita ingin stabilitas politik nasional harus diupayakan kondusif. Stabilitas politik nasional tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya, tidak hanya dalam menjelang, tetapi saat dan pasca-pemilu itu sendiri terjadi,” kata Teuku Riefky.

Baca juga: Demokrat Buka Kemungkinan Kerja Sama dengan Gerindra jika Pilpres Berjalan Dua Putaran

Sebagai catatan, sebelum pertemuan antar kedua elite parpol ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah bertemu dengan Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada 24 Juni 2022 lalu.

Selanjutnya, Prabowo juga telah bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur pada 20 Mei 2023.

Nasdem tak diberitahu, PKB ingatkan soal koalisi

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengaku partainya tak diberitahu soal pertemuan antara elite Demokrat dengan Gerindra.

Meski begitu, Nasdem diakuinya tak mempersoalkan hal tersebut. Sebab, tak ada kewajiban antar parpol di KPP untuk melaporkan rencana komunikasi atau silaturahim dengan parpol luar koalisi.

"Ya, enggak lah. Enggak perlu (memberitahu). Itu bentuk kedaulatan partai," ujar Ali saat dihubungi, Kamis.

Ali mendukung pertemuan itu dilakukan. Menurutnya, dukungan itu perlu disampaikan Nasdem sebagai rekan koalisi Demokrat.

Ia menyatakan, Nasdem juga tidak takut pertemuan itu bakal memengaruhi sikap Demokrat yang sepakat berkoalisi dengan Nasdem dan PKS di KPP.

Baca juga: Demokrat Sepakat soal Kriteria Cawapres Anies Tanpa Catatan Hukum

"Kita berpikir positif saja, ya kan. Bahwa Demokrat itu sudah terikat komitmen dengan koalisi perubahan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pihaknya membebaskan Gerindra bertemu dengan siapa pun, termasuk Partai Demokrat.

Menurut dia, belum ada koalisi yang jelas dalam menghadapi Pemilu 2024.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua Panitia Harlah ke-25 PKB Cucun Syamsurijal dalam jumpa pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2023).

"Ya kita silakan, siapa pun elite partai mau bertemu dengan siapa, dalam kondisi belum ada kepastian, silakan saja. Kita tidak menyikapi atau mengomentari, mau Demokrat, mau Nasdem, ketemu siapa pun silakan," ujar Cucun saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis.

"Kalau komunikasi itu kan hak parpol. Jadi Gerindra mau ketemuan siapa pun, terserah," kata dia.

Baca juga: Gerindra: Prabowo Tambah Kuat jika Demokrat Bergabung

Pindah koalisi mungkin terjadi

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah meilai, perpindahan parpol yang telah membentuk koalisi masih mungkin terjadi. Sebab, hingga saat ini belum ada sesuatu yang mengikat koalisi tersebut.

"Utamanya karena Presiden Jokowi ikut campur terkait dinamika koalisi, juga karena tiap partai rata-rata miliki tokoh potensial untuk maju sendiri usung kandidat, misal saja Golkar-PAN, Gerindra-PKB, PDI-P, dan Koalisi Perubahan," kata Dedi kepada Kompas.com, Jumat (21/7/2023).

Baca juga: Temui Demokrat, Gerindra Sampaikan Pesan dari Prabowo

Sepanjang belum ada sesuatu yang mengikat, dalam hal ini pasangan capres-cawapres, kemungkinan dialog antar parpol masih sangat terbuka lebar.

Hal ini pula, menurutnya, yang membuat potensi terbentuknya poros baru masih terbuka lebar. Bahkan, tak menutup kemungkinan Pilpres 2024 dapat berjalan dua putaran.

"Di sinilah dialog antar partai yang sudah deklarasi dimulai, mereka tidak harus bicara soal Pilpres putaran pertama, tetapi juga ada peluang kemitraan di putaran kedua," jelas Dedi.

Baca juga: Ahmad Muzani Pastikan Budiman Sudjatmiko Tak Bergabung dengan Gerindra

"Dan meskipun pada putaran kedua koalisi lolos, belum tentu juga masih bertahan dengan koalisi yang sama, perpindahan koalisi itu mungkin saja terjadi," pungkasnya.