Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Khawatir terhadap Narasi Perubahan Koalisi Anies, Luhut: Siapa Sih yang Beli?

Kompas.com - 21/07/2023, 12:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak khawatir narasi perubahan yang diusung koalisi pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan meluas.

Luhut yakin, narasi perubahan yang didengungkan oleh Anies Baswedan tidak akan diminati masyarakat.

"Saya bilang enggak, siapa sih yang beli perubahan itu? Saya kan punya big data," kata Luhut di program Rosi Kompas TV, Kamis (20/7/2023).


Menurut Luhut, anak muda Indonesia kini sejalan dengan gagasan Presiden Joko Widodo yang melakukan hilirisasi industri maupun digitalisasi.

Baca juga: Anies Sebut Gerakan Koalisi Perubahan Tak Sekadar Cari Suara

Ia menilai, hal itulah yang membuat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berada di atas angka 80 persen.

"Jadi untuk apa kita khawatir soal perubahan? Saya hanya menyampaikan, janganlah kita ingin membohongi rakyat kita," ujar Luhut.

Ia pun mempertanyakan maksud gagasan perubahan yang diusung oleh Anies karena menurutnya kerja pemerintahan Jokowi sudah diakui oleh banyak negara.

"Kita ini jangan membuat yg sudah bagus itu jadi terlambat, jadi prosesnya jadi lambat hanya karena ambisi kita pingin jadi sesuatu, enggak usah, banyak cara kita lain begitu lho," kata dia.

Sebelumnya, Anies mengatakan bahwa kata perubahan semestinya tidak dimaknai bahwa hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dihilangkan.

"Perubahan, saya ingin garis bawahi, bukan berarti menghilangkan yang kemarin. Kadang-kadang, kalau kita mendengar kata perubahan berarti hilang," kata Anies di Ancol, Jakarta, 16 Maret 2023.

Baca juga: Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem, Kehadiran Golkar dan Harapan Anies...

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, ada empat bagian dalam perubahan, yakni apa yang harus dilanjutkan, dikoreksi, dihentikan, dan harus yang harus dilakukan.

Ia mengungkapkan, pemilihan umum (pemilu) yang digelar selama lima tahun sekali merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk berhenti sejenak dan menentukan arah ke depan.

Anies mengibaratkannya dengan sebuah perjalanan kelompok pramuka atau pecinta alam yang dalam perjalanannya akan berhenti dalam periode tertentu untuk membuka kompas dan memastikan mereka masih berada di jalan yang benar.

"Negara ini pun begitu, setiap 5 tahun berhenti sejenak, bukan untuk membandingkan dengan 2-3 periode kemarin, tapi untuk membandingkan arah yang kita tempuh masih sama dengan cita-cita negeri ini," kata Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com