Temui Menkumham, Serikat Buruh Internasional Dorong Indonesia Bantu Pulihkan Demokrasi di Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mendukung upaya yang dilakukan Gerakan Buruh Internasional dalam memulihkan demokrasi guna membawa perdamaian bagi rakyat Myanmar.

Hal ini disampaikan Yasonna usai menerima Konfederasi Serikat Buruh Internasional atau President International Trade Union Confederation (ITUC), bersama Federasi Serikat Buruh Global (GUFs), ASEAN Trade Union Council (ATUC), dan Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) di kantornya, Selasa (18/7/2023).

"Kami sangat mendukung dan peduli agar demokrasi di Myanmar kembali pulih," kata Yasonna dalam keterangan tertulis, Kamis (20/7/2023).

Baca juga: Blinken Sebut AS Kirim Bantuan untuk Myanmar Capai Rp 2 Triliun

Adapun pertemuan ini dilakukan dalam rangka membawa misi bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia untuk melobi Pemerintah dan membangun aliansi masyarakat sipil dalam mendukung pemulihan demokrasi di Myanmar mulai 18-31 Juli 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden ATUC Andi Gani Nena Wea mengatakan, peran Indonesia sebagai ketua ASEAN sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan ASEAN Five Point Consensus di Myanmar.

"Kita harus mendesak rezim militer untuk menghentikan kekerasan dan menerapkan Five Point Consensus ASEAN, serta mendukung pemulihan Pemerintahan yang demokratis di Myanmar," kata Andi Gani.

Andi Gani mengungkapkan, Five Point Consensus itu berisi seruan untuk menghentikan kekerasan dan mengadakan dialog yang konstruktif antara semua pihak terkait.

Baca juga: Bantu Redakan Konflik di Myanmar, RI Sudah Lakukan 110 Pendekatan

Ia mengatakan, pertemuan ini juga menyuarakan penderitaan kaum buruh di Myanmar yang meninggal di tempat kerja mereka.

"Teman-teman buruh di Myanmar sedang mengalami represi yang luar biasa oleh rezim junta militer di sana. Ada ribuan yang dipenjara, terbunuh, menanti eksekusi hukuman mati, dan beberapa pimpinan serikat pekerja dalam kondisi yang tidak aman karena dalam target operasi untuk dihilangkan," kata Andi Gandi.

Untuk itu, Andi Gani mendesak Indonesia bersama negara ASEAN lainnya terus membantu Myanmar memulihkan demokrasi dari junta militer.

Senior Director ITUC untuk wilayah Asia Pasifik yang berkedudukan di Singapura Patuan Samosir ini mengatakan, perlu ada tindakan yang efektif dari komunitas internasional seperti ASEAN untuk segera mengakhiri kekerasan militer dan memulihkan demokrasi sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat Myanmar.

"Gerakan Serikat Buruh Internasional ini memiliki komitmen yang kuat dan siap mendukung Pemerintah Indonesia selaku Ketua ASEAN untuk membawa perdamaian yang abadi bagi rakyat Myanmar," ujar Andi Gani.

Baca juga: Menlu Retno Buka Suara soal Pertemuan Thailand dengan Junta Myanmar