Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Ratusan Ribu Penderita TBC, Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Lokasi Karantina Khusus

Kompas.com - 19/07/2023, 00:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan instansi terkait menyiapkan lokasi karantina khusus bagi penderita tuberkulosis (TBC).

Lokasi karantina diminta berdekatan dengan lokasi kasus TBC terjadi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai rapat terbatas membahas penanganan TBC yang dipimpin Presiden Jokowi pada Selasa (18/7/2023).

"Arahan Bapak Presiden, selama dua bulan ini coba disiapkan karantina khusus, tapi kalau bisa dekat dengan masing-masing lokasi di mana terjadi tuberkulosis ini. Jadi selama dua bulan dia tidak menularkan keluarganya, dimasukkan ke karantina khusus," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca juga: Penderita TBC Capai 969.000, Pemerintah Kaji 3 Opsi Vaksin

Selain agar tidak menular ke keluarga pengidap, karantina juga diharapkan bisa menjadikan pasien pengidap TBC disiplin meminum obat.

Sebab, kata Budi, pengobatan TBC dapat berlangsung dalam waktu enam bulan dengan minimal dua bulan penuh sampai obatnya bereaksi.

Dia melanjutkan, saat ini Indonesia merupakan negara dengan pengidap TBC terbesar kedua di dunia setelah India. Jumlah kasus TBC di Indonesia diperkirakan mencapai 969.000 kasus.

"Di Indonesia diestimasi setiap tahun ada 969.000 kasus masyarakat kita yang terkena TBC dan sampai sebelum Covid-19 paling banyak bisa teridentifikasi 545.000-an. Jadi sisanya 400.000 itu enggak terdeteksi, padahal ini penyakit menular, bisa menular ke mana-mana," papar Budi.

Baca juga: Peneliti Indonesia di Jerman Ciptakan e-Nose, Alat Deteksi TBC Cepat

Oleh karena itu, pemerintah sejak akhir 2022 telah melakukan akselerasi pendeteksian TBC.

Sehingga, saat ini bisa mendeteksi sekitar 720.000 pengidap dari sebelumnya hanya tercatat sekitar 540.000 pasien.

Menkes berharap angka tersebut bisa naik menjadi 90 persen dari estimasi 969.000 pengidap TBC.

"Sekarang dengan agresivitas dari program pemerintah, naik, yang ketemu atau yang terdeteksi naik menjadi 720.000. Kita harapkan sampai 2024 nanti 90 persen dari estimasi yang 969.000 bisa ketemu atau bisa terdeteksi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi menuturkan saat ini pemerintah terus berupaya mempercepat eliminasi penyakit TBC di Tanah Air melalui berbagai langkah.

Baca juga: 200 Anak di Magetan Positif TBC, Dinkes Singgung Kebiasaan Warga Merokok

Langkah-langkah itu yakni mulai dari menggencarkan surveilans atau deteksi, pengobatan, hingga pemberian vaksin.

Khusus untuk vaksin, pemerintah saat ini sedang mengkaji tiga vaksin TBC untuk masyarakat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Nasional
KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

Nasional
Moeldoko: Tapera Tidak untuk Biayai Makan Siang Gratis, Apalagi IKN

Moeldoko: Tapera Tidak untuk Biayai Makan Siang Gratis, Apalagi IKN

Nasional
Projo Bakal Komunikasikan Dukungannya untuk Calon Kepala Daerah ke Jokowi dan Prabowo

Projo Bakal Komunikasikan Dukungannya untuk Calon Kepala Daerah ke Jokowi dan Prabowo

Nasional
Pilkada 2024, Projo Dukung Bobby, Khofifah, dan Airin karena Selaras Prabowo-Gibran

Pilkada 2024, Projo Dukung Bobby, Khofifah, dan Airin karena Selaras Prabowo-Gibran

Nasional
Budi Djiwandono Batal Maju Pilkada DKI, Demokrat: Jakarta Butuh Kepala Daerah Berpengalaman

Budi Djiwandono Batal Maju Pilkada DKI, Demokrat: Jakarta Butuh Kepala Daerah Berpengalaman

Nasional
Saat Jokowi Ajak Warga Riau Makan Siang Bersama Usai Shalat Jumat

Saat Jokowi Ajak Warga Riau Makan Siang Bersama Usai Shalat Jumat

Nasional
Tingkatkan SDM dan Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Ikutkan Peserta Didik dalam MBKM

Tingkatkan SDM dan Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Ikutkan Peserta Didik dalam MBKM

Nasional
22 Jemaah yang Berhaji Tanpa Visa Resmi Dideportasi, 10 Tahun Tak Boleh ke Saudi

22 Jemaah yang Berhaji Tanpa Visa Resmi Dideportasi, 10 Tahun Tak Boleh ke Saudi

Nasional
Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Komitmen Jaga Fiskal

Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Komitmen Jaga Fiskal

Nasional
Ketua Pembina Yayasan Tolak Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

Ketua Pembina Yayasan Tolak Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

Nasional
Pansel Buka Pendaftaran Capim KPK mulai 26 Juni sampai 15 Juli 2024

Pansel Buka Pendaftaran Capim KPK mulai 26 Juni sampai 15 Juli 2024

Nasional
KPK Kembali Periksa Seorang Mahasiswa Terkait Korupsi Harun Masiku

KPK Kembali Periksa Seorang Mahasiswa Terkait Korupsi Harun Masiku

Nasional
Polri Tangkap Buronan Nomor 1 Thailand di Bali

Polri Tangkap Buronan Nomor 1 Thailand di Bali

Nasional
Moeldoko Sebut Tapera Akan Diawasi Komite untuk Cegah Korupsi

Moeldoko Sebut Tapera Akan Diawasi Komite untuk Cegah Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com