Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Presiden Jokowi Harap Tol Cisumdawu Bantu Optimalkan Operasional Bandara Kertajati

Kompas.com - 12/07/2023, 17:08 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Jawa Barat (Jabar), Selasa (11/7/2023).

Peresmian yang dilaksanakan di depan Twin Tunnel itu ditandai dengan proses tap kartu tol pada gardu sensor dan penandatanganan prasasti.

Dalam momen tersebut, Jokowi didampingi oleh sejumlah pihak dari kementerian hingga pemimpin daerah, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil.

Hadir juga mendampingi Jokowi, yaitu Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Bupati Majalengka Karna Sobahi, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Karya (WIKA) Agung Budi Waskito, serta Direktur Operasi I WIKA Hananto Aji.

Baca juga: WIKA Bertransformasi, Lebih Selektif Pilih Pemberi Kerja

Tol Cisumdawu merupakan bagian dari Tol Trans Jawa di Jabar yang masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pembangunan tol tersebut difungsikan untuk mendukung percepatan konektivitas serta mengoptimalkan operasional Bandara Kertajati di Sumedang, Jabar.

“Dengan beroperasinya tol ini (Cisumdawu), diharapkan dapat mempermudah konektivitas masyarakat menuju Bandara Kertajati yang berpotensi menjadi gerbang pusat perekonomian baru di wilayah Jabar,” ujar Jokowi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (12/7/2023).

Tol Cisumdawu yang memiliki panjang 61,6 kilometer (km) ini terbagi menjadi enam seksi. WIKA mendapat kepercayaan untuk menggarap seksi 2 dan 4A.

Baca juga: Dorong Budaya Transparansi, WIKA Gelar Forum Keterbukaan Informasi Publik

Untuk pembangunan seksi 2, WIKA tergabung dalam Kerja Sama Operasi (KSO) bersama Metallurgy Corporation of China (MCC)-PT Nindya Karya (Persero)-PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada ruas Ciherang-Sumedang yang membentang sepanjang 10,1 km dan telah beroperasi secara fungsional sejak Desember 2022.

Pada lingkup pengerjaan seksi 2, WIKA berkontribusi dalam proses timbunan, galian, dan pembangunan jembatan Cinapel sepanjang 430 m.

Sementara itu, pada pembangunan seksi 4A di ruas Cimalaka dengan panjang 5,65 km, WIKA berkontribusi dalam membangun konstruksi jembatan penyeberangan orang (JPO), underpass bridge, box underpass, dan overpass bridge yang berhasil dirampungkan dalam 750 hari kerja.

Selain itu, WIKA juga dipercaya sebagai pelaksana dalam penanganan lereng Bojong Totor selama 180 hari sampai 6 November 2023 mendatang.

Baca juga: Tertimbun Longsor, Penambang Timah di Bangka Ditemukan Tewas

Penanganan tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menanggulangi longsor, dengan menggunakan metode ground anchor, tanpa mengganggu para pengguna jalan tol karena letak penanganannya yang berada di luar badan jalan.

Dirut WIKA Agung Budi Waskito mengatakan bahwa dalam pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, pihaknya tidak hanya berkontribusi untuk mendukung konektivitas wilayah.

WIKA, kata dia, juga berkontribusi mengangkat perekonomian masyarakat termasuk penyerapan 2.000 tenaga kerja pada proses konstruksi tiga proyek tersebut.

“Jalan Tol Cisumdawu merefleksikan komitmen WIKA untuk menjawab kepercayaan publik dalam menuntaskan pekerjaan yang dipercayakan kepada perseroan,” ucap Agung.

Baca juga: Sejarah Jalan Tol Cisumdawu: Digagas di Era SBY, Diresmikan Jokowi

Lewat komitmen itu, lanjut dia, WIKA sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat untuk berkontribusi secara langsung pada pembangunan proyek tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com