Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana PAN-Golkar Gabung KKIR, PKB: Silakan, tetapi "Power Sharing"-nya di Luar Cawapres

Kompas.com - 12/07/2023, 16:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda tak mempersoalkan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Hanya saja, PKB mengingatkan bahwa hal tersebut di luar pembagian kekuasaan soal bakal calon wakil presiden (bacawapres).

PKB tetap ingin Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi bacawapres di KKIR.

"Kalau mau gabung, mangga, tapi semangatnya kami sudah Cak Imin, Pak Prabowo dan Cak Imin sudah duluan (membentuk KKIR). Artinya power sharing-nya ya di luar cawapres," kata Huda ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Baca juga: Sebut PDI-P Ajak Kerja Sama Politik untuk Pemilu 2024, PKB: Kita Sampaikan ke Gerindra

Menurut Huda, jika PAN dan Golkar membentuk poros sendiri pun tak masalah.

Sebab, kedua partai politik itu dinilai sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.

"Jadi kalau mau jalan sendiri sebagai sesama partai ya oke, tapi kalau mau gabung ya dengan catatan tadi (Cak Imin cawapres)," kata dia.

Di sisi lain, Huda juga menyebut, jika PAN dan Golkar bergabung dengan KKR, ini ibarat reuni partai pendukung Prabowo sebagai capres. 

Golkar dan PAN pernah bersama mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014.

Pada 2019, Golkar dan PAN berpisah dukungan. Golkar mengarahkan dukungannya pada Joko Widodo, sedangkan PAN bertahan mengusung Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.

"Golkar PAN gabung ke kami itu bagi Gerindra reuni itu, karena kan dua kali putaran (pilpres) bareng terus. Nah kira-kira begitu. Nah kalau PKB dan Gerindra, nggak reuni, baru ini," ucap dia.

Adapun Partai Golkar dan PAN disebut-sebut ingin bergabung ke KKIR yang kini beranggotakan PKB dan Partai Gerindra.

Namun, mereka ingin agar tokoh yang mereka ajukan dapat menjadi bacawapres Prabowo.

Baca juga: Soal Golkar Wacanakan Bentuk Poros Baru, PPP Sebut Sudah Bersama PDI-P Usung Ganjar

Ketua Badan Pemenangan Pilpres Partai Golkar Nusron Wahid menyatakan, Airlangga layak mendampingi Prabowo karena Golkar merupakan partai besar.

"Harapan kami, karena Golkar merupakan partai terbesar, maka menjadi wajar dan fair kalau wakilnya Airlangga Hartarto. Sehingga duet pasangan Prabowo-Airlangga menjadi ideal dan menjawab Indonesia masa depan,” kata Nusron, 31 Mei 2023.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto meminta Prabowo memilih Erick menjadi cawapresnya tahun depan.

Baca juga: PAN Sebut Pasangan Airlangga-Zulkifli Hasan Punya Chemistry untuk Pilpres 2024

Syarat itu merupakan langkah konkret jika Partai Gerindra ingin PAN kembali mendukung Prabowo dalam pilpres untuk ketiga kalinya.

“Kalau Gerindra mengajak ketiga kalinya PAN mendukung Pak Prabowo dan yakin menang, ya sudah ambil saja Pak Erick (sebagai bacawapres). Semakin cepat, ya semakin baik,” ujar Yandri kepada Kompas.com, Senin (3/7/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com