Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Publik Khawatir Polarisasi Terulang pada Pemilu 2024

Kompas.com - 11/07/2023, 05:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas pada 19-21 Juni 2023 menunjukkan, sebagian besar responden mengaku khawatir akan potensi berulangnya keterbelahan atau polarisasi masyarakat pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Berdasarkan hasil survei, ada 49 persen, dan 7 persen responden yang khawatir, dan sangat khawatir polarisasi kembali terjadi pada Pemilu 2024.

"Sebagian besar responden menyatakan khawatir dengan potensi keterbelahan. Setidaknya lebih dari separuh responden (56 persen) merasa khawatir dengan adanya perpecahan di masa Pemilu 2024," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Kompas.id, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Polri Ingatkan Soal Ancaman Polarisasi hingga Politik Identitas saat Pemilu 2024

Sementara itu, ada 37,6 persen dan 6,3 persen responden yang tidak khawatir mengenai potensi polarisasi pada Pemilu 2024.

Survei yang sama juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 49,3 persen dan 18,8 persen, merasa khawatir dan sangat khawatir bahwa kandidat Pemilu 2024 akan menggunakan cara kampanye yang memecah belah masyarakat.

"Pengalaman di Pemilu 2019 menjadi catatan traumatis bagi sebagian besar masyarakat. Kontestasi pemilihan presiden kala itu sarat dengan tarik-menarik antarkubu pendukung capres," tulis Litbang Kompas.

Namun demikian, kekhawatiran publik atas potensi polarisasi ini cenderung menurun dalam satu tahun terakhir.

Jajak pendapat Litbang Kompas pada akhir Mei 2022 merekam bahwa sekitar 70 persen responden khawatir polarisasi yang terjadi akibat Pemilu 2019 berlanjut hingga Pemilu 2024.

"Meredanya kekhawatiran ini bisa jadi dipengaruhi oleh kian sempitnya jurang pemisah antara dua kubu yang dulu berkompetisi di Pemilu 2019," tulis Litbang Kompas.

Baca juga: 10 Larangan dalam Kampanye Pemilu 2024: Adu Domba hingga Isu SARA

Salah satu indikatornya adalah perbedaan tingkat keyakinan terhadap pemerintah antara pemilih Joko Widodo dan bukan pemilih Jokowi.

Pada survei Oktober 2019, perbedaan keyakinan tampak kontras, yakni 81,3 persen untuk pemilih Jokowi berbanding 37,8 persen untuk nonpemilih Jokowi.

Sementara itu, survei pada Mei 2023, menunjukkan perbedaan persepsi di antara kedua kubu menyempit, yakni 86 persen berbanding 55,4 persen.

Jajak pendapat ini dilakukan oleh Litbang Kompas pada 19-21 Juni2023 terhadap 507 responden dari 34 provinsi yang berhasil diwawancarai.

Sampel ditentukan secara acak dari panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk setiap provinsi.

Dengan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian -/+ 4,35 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com