Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Sebut soal Sanksi Effendi Simbolon Akan Dibahas di Rapat DPP Selanjutnya

Kompas.com - 10/07/2023, 16:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya bakal menentukan apakah memberikan sanksi atau tidak terhadap Effendi Simbolon pada rapat DPP selanjutnya.

Namun, Hasto tak merinci kapan rapat DPP itu dilakukan. Ia hanya menjelaskan bahwa DPP PDI-P memiliki berbagai proses sebelum memutuskan suatu kebijakan.

"Dalam prosesnya kan ada berbagai teguran-teguran yang melalui rapat terlebih dahulu, kemudian dilakukan klarifikasi," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).

"Ada yang dilakukan klarifikasi, kemudian rapat terlebih dahulu. Jadi, kalau dalam kasus ini, klarifikasi kemudian dibahas di dalam rapat DPP partai," ujarnya lagi.

Baca juga: Effendi Simbolon Peluk Hasto Kristiyanto Usai Beri Keterangan soal Sebut Prabowo Cocok Nakhodai RI

Hasto menjelaskan bahwa DPP memiliki dua jalur dalam memanggil kader-kader partainya.

Pertama, DPP akan menggelar rapat untuk menetapkan pemanggilan atau klarifikasi terhadap kader.

"Nah, di sini dilakukan konfirmasi dulu. Kemudian, nanti dibawa di dalam rapat DPP partai," katanya.

Di sisi lain, Hasto menegaskan bahwa Effendi Simbolon tetap tegak lurus mendukung bakal calon presiden (capres) yang diusung PDI-P, yakni Ganjar Pranowo.

Ia membantah persepsi publik bahwa Effendi Simbolon mendukung bakal capres lain, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kemudian terkait dengan ada isu-isu Pak Effendi mau ke partai lain, itu juga sama sekali tidak benar. Karena sekali merah tetap merah," ujar Hasto.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Effendi Simbolon Tegak Lurus Dukung Ganjar, Bukan Prabowo

Terkait Effendi yang dianggap mendukung Prabowo oleh publik karena memandang Menteri Pertahanan itu tepat menakhodai Indonesia, Hasto memiliki alasan sendiri.

Menurut Hasto, Effendi Simbolon sudah memberikan penjelasan dan wajar jika memuji Prabowo.

Pasalnya, Prabowo adalah tamu dalam acara Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/7/2023). Sementara Effendi berstatus sebagai ketua umum PSBI.

"Kan tamu yang datang enggak mungkin dikritik di depan umum, kan enggak mungkin. Jadi telah dilakukan klarifikasi," kata Hasto.

Sebelumnya, DPP PDI-P memanggil Effendi Simbolon untuk melakukan klarifikasi usai menyebut Prabowo cocok menakhodai RI.

Baca juga: Effendi Simbolon Dipanggil DPP PDI-P Siang Ini, Buntut Sebut Prabowo Cocok Jadi Nakhoda RI

Halaman:


Terkini Lainnya

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com