16.000 Pekerja Datang ke IKN, Hanya 304 yang Masuk DPT Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Hanya 304 pekerja Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan DPT Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Minggu (2/9/2023), terungkap bahwa proses mendapatkan data 304 pekerja ini cukup panjang, melalui berbagai penyaringan data.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Kalimantan Timur Iffa Rosita menyinggung bahwa awalnya diisukan ada 16.000-20.000 pekerja di IKN yang otomatis harus diberikan hak pilih di tempat mereka bekerja.

Baca juga: Perlengkap Fasilitas di IKN, Jambuluwuk Mau Bangun Hotel dan Resort

KPU Kaltim kemudian menggelar tiga kali rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR selaku penanggung jawab dan disebut berkomitmen mendukung pemutakhiran daftar pemilih, menginformasikan pendirian TPS khusus, dan mempertajam validitas pemilih.

"Mereka yang tahu subkontraktor-subkontraktor yang tahu persis siapa saja yang kerja di sana," kata Iffa.

Mulanya, disebut ada sekitar 6.000 pekerja IKN yang bakal difasilitasi TPS khusus pada hari pemungutan suara.

Namun, pada perjalanannya, data tersebut bolak-balik meja KPU Kaltim karena elemen datanya tidak lengkap.

Angka itu menyusut berturut-turut, dari 6.000 ke 900, lalu menyusut lagi ke 787, sampai ke 606 pekerja.

Setelah dicermati lagi, masih terdapat pekerja yang didata tanpa NIK dan NKK.

"Pekerja-pekerja itu tidak diketahui persis apakah tanggal 14 Februari 2024 masih stay di situ. Ada yang nilai kontraknya hanya 2, 3, 6 bulan. Dinamika sangat dinamis. Ini jadi kendala kami," ucap Iffa.

Baca juga: Fakta Unik DPT Pemilu 2024, Salah Satunya Pemilih dengan Nama 1-2 Huruf

Data kemudian kembali menyusut jadi 395, lalu 339, sebelum ditetapkan hanya 304.

Mereka bakal mencoblos di TPS lokasi khusus di IKN, yakni di Desa Bumi Harapan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim.

Sebelumnya diberitakan, 16.000 pekerja konstruksi pada Februari dan Maret 2023 akan mulai datang ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Para pekerja akan mulai membangun sejumlah infrastruktur di IKN.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan 22 tower di IKN sebelumnya akan digunakan untuk hunian pekerja konstruksi (HPK) di IKN.