Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri: Angka Kemiskinan DKI Jakarta Turun meskipun Sedikit

Kompas.com - 22/06/2023, 21:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan, ada sejumlah prestasi yang dicapai DKI Jakarta di usianya yang ke-496 tahun.

Salah satunya, penurunan angka kemiskinan meskipun persentasenya sedikit.

"Angka kemiskinan juga menurun meskipun sedikit, yakni dari 4,69 persen pada tahun 2020 menjadi 4,61 persen pada tahun 2022," ujar Suhajar dilansir siaran pers Kemendagri, Kamis (22/6/2023).

Baca juga: Kadishub DKI: Tidak Ada Modifikasi Tempat Duduk Transjakarta Rute Bandara Soekarno-Hatta

Kemudian, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta naik dari 3,56 persen pada 2021 menjadi 5,24 persen pada 2022.

Kenaikan itu terjadi setelah Jakarta pernah menjadi daerah dengan jumlah pasien Covid-19 tertinggi dan paling parah di Indonesia.

"Selain itu, realisasi investasi Jakarta juga termasuk yang tertinggi di Indonesia dan meningkat signifikan dibandingkan periode pandemi Covid-19 atau pada 2020," ujar Suhajar.

"Jakarta menyumbang 17 persen perekonomian nasional, kinerja positif ekonomi Jakarta tentu akan mampu menguatkan perekonomian nasional," kata dia.

Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta tercatat paling tinggi di Indonesia dan meningkat setiap tahunnya dari 80,77 pada tahun 2020 menjadi 81,65 pada tahun 2022.

Baca juga: Menhub Sebut Izin Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Segera Keluar

Oleh karena itu, Suhajar berpesan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, dan semua stakeholders di Jakarta mampu mempertahankan capaian kinerja positif tersebut.

"Bahkan terus meningkatkannya ke depannya,” kata dia.

Suhajar juga menyampaikan, Provinsi DKI Jakarta paling tepat berubah sebagai pusat bisnis.

Hal itu disampaikannya berdasarkan pengalaman berbagai negara serta sejarah perkembangan Jakarta.

"Belajar dari pengalaman berbagai negara serta sejarah perkembangan Jakarta, maka Provinsi Jakarta adalah paling tepat berubah menjadi pusat bisnis yang bukan saja nasional, melainkan global," tutur Suhajar.

"Untuk menjadi pusat bisnis tersebut, Jakarta harus mampu merumuskan identitas baru kota Jakarta," kata dia.

Baca juga: Rayakan HUT Ke-496 DKI, Heru Budi Undang Pejabat Kedubes Makan Sore Bersama

Selain itu, Jakarta dinilai perlu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, menjadikan Jakarta sebagai inkubasi bisnis berbasis jasa dan teknologi, serta menetapkan strategi agar Jakarta tetap menarik bagi investasi baik dalam maupun luar negeri.

Menurut Suhajar, berbagai catatan penelitian telah membuktikan bahwa investasi di sektor jasa dan ekonomi kreatif yang berbasis budaya memberi dampak ekonomi lebih besar daripada investasi di sektor sumber daya alam dan industri manufaktur.

"Oleh karena itu karakteristik Jakarta dalam memilih jenis investasi juga harus diarahkan pada sektor-sektor tersebut,” ujar dia.

Dia menyampaikan, Jakarta perlu menyesuaikan diri sehingga memberi arah yang jelas bagi perjalanannya di masa depan sebagai kota pusat bisnis regional bahkan global.

Sebab, kota-kota dunia yang menjadi pusat bisnis regional dan global memelihara nilai-nilai keterbukaan dan keberagaman.

"Yang bukan saja memperkuat nilai-nilai lokal yang harus dipertahankan dan dipelihara, melainkan juga kompatibel dengan nilai-nilai peradaban dunia yang dinamis dan futuristik," kata Suhajar.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com