Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Tak Patok Harga Mati Sandiaga Uno Harus Jadi Cawapres Ganjar

Kompas.com - 17/06/2023, 17:09 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku tak akan memaksakan Sandiaga Uno menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Ganjar Pranowo jika tak dipilih oleh PDI-P.

Ia mengatakan dalam dunia politik yang harus dilakukan adalah negosiasi, bukan saling mengunci.

“Politik tidak memaksakan. Kalau memaksakan bukan demokrasi,” ujar Mardiono setelah mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP di Hotel Sultan, Menteng, Jakarta, Sabtu (17/6/2023).

Baca juga: PPP Usul Sandiaga Cawapres, Ganjar Masih Buka Kesempatan Parpol Ajukan Calon Lain

Namun, Mardiono mengaku bakal berupaya untuk memperjuangkan Sandiaga agar bisa dipilih menjadi pendamping Ganjar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Kalau politik, lobi-lobi menghadirkan sebuah ide dan gagasan untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan, enggak ada politik ini memaksakan, (kalau memaksakan) ya namanya otoriter,” sebut dia.

Baca juga: PPP Bakal Tawarkan PAN dan Golkar Dukung Ganjar-Sandiaga Uno

Ia pun menampik anggapan bahwa Megawati memiliki resistensi dengan Sandiaga. Dalam pandangannya, sebagai seorang negarawan, Megawati selalu membuka ruang yang sama untuk semua pihak.

“Ibu Megawati adalah guru politik nasional kita ya, karena itu saya yakini itu tidak (resisten). Tidak menjaga batas, menjaga jarak dengan semua tokoh-tokoh bangsa kita,” imbuh dia.

Diketahui Rapimnas VI PPP telah resmi mengusulkan Sandiaga sebagai bacawapres Ganjar. Selain itu forum tersebut juga meminta Mardiono melakukan lobi politik pada Megawati agar usulan itu terealisasi.

Saat ini, Ganjar telah diusung oleh PDI-P yang tengah menjajaki kerja sama dengan PPP, Partai Hanura, dan Perindo. Meskipun, keempat partai politik (parpol) tersebut belum mengumumkan pembentukan koalisi secara resmi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada, Pengamat: Sulit Dipercaya, Gimik Saja…

Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada, Pengamat: Sulit Dipercaya, Gimik Saja…

Nasional
ASN Terancam Turun Pangkat jika Tak Netral di Pilkada 2024

ASN Terancam Turun Pangkat jika Tak Netral di Pilkada 2024

Nasional
Menko Polhukam Akui Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Mengikat, Tergantung KPU

Menko Polhukam Akui Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Mengikat, Tergantung KPU

Nasional
Sering Tukar Dollar, Cucu SYL Disebut Punya Bisnis Tambang

Sering Tukar Dollar, Cucu SYL Disebut Punya Bisnis Tambang

Nasional
Jutaan Linmas dan Satpol PP Bantu Polisi Amankan Pilkada Serentak 2024

Jutaan Linmas dan Satpol PP Bantu Polisi Amankan Pilkada Serentak 2024

Nasional
PDI-P Upayakan Kadernya Jadi Bakal Cawagub Jawa Timur 2024

PDI-P Upayakan Kadernya Jadi Bakal Cawagub Jawa Timur 2024

Nasional
Banyak Revisi UU Jelang Pemerintahan Baru, Mahfud: Permudah Langkah Prabowo agar Tak Dikritik

Banyak Revisi UU Jelang Pemerintahan Baru, Mahfud: Permudah Langkah Prabowo agar Tak Dikritik

Nasional
KPU Punya Pengalaman Abaikan Putusan MA

KPU Punya Pengalaman Abaikan Putusan MA

Nasional
PDI-P Tuding Langkah KPK Panggil Hasto Terkait Harun Masiku Politis

PDI-P Tuding Langkah KPK Panggil Hasto Terkait Harun Masiku Politis

Nasional
BNPB Mulai Petakan Daerah Rawan Banjir Lahar di Sekitar Gunung Ibu

BNPB Mulai Petakan Daerah Rawan Banjir Lahar di Sekitar Gunung Ibu

Nasional
Anak SYL Bantah Dibiayai “Stem Cell” oleh Kementan

Anak SYL Bantah Dibiayai “Stem Cell” oleh Kementan

Nasional
Anggota DPR Minta Menko PMK Jamin Program Makan Gratis Tak Sedot Anggaran Pendidikan

Anggota DPR Minta Menko PMK Jamin Program Makan Gratis Tak Sedot Anggaran Pendidikan

Nasional
Mahfud Minta Presiden Jelaskan soal Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Mahfud Minta Presiden Jelaskan soal Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Ungkap Sosok Pemicu Mundurnya Demokrasi, Amien Rais: 'Goodbye, Sir!'

Ungkap Sosok Pemicu Mundurnya Demokrasi, Amien Rais: "Goodbye, Sir!"

Nasional
PDI-P Pastikan Hasto Akan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Harun Masiku

PDI-P Pastikan Hasto Akan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Harun Masiku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com