Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Minta Rektor UIN Jakarta Segera Rampungkan Keuangan Minus RS Haji Jakarta

Kompas.com - 14/06/2023, 14:22 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta segera menyelesaikan masalah keuangan Rumah Sakit (RS) Haji Jakarta.

Diketahui, rumah sakit ini dalam proses likuidasi dari PT RS Haji ke Kemenag yang dilimpahkan ke UIN Syarif Hidayatullah dalam kodisi cash flow yang tidak baik.

Bahkan karyawannya mendapat pemotongan gaji, penunggakan THR, hingga iuran BPJS tidak dibayar.

“Saya berempati dengan keluhan para karyawan. Saya sudah mendapat laporan dan mengapresiasi UIN Jakarta telah melakukan langkah-langkah penyelesaian kasus RS Haji Jakarta. Tapi saya minta, speed-nya ditambah lagi,” tutur Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam siaran pers, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: Alasan Pemprov DKI Ingin Serahkan RS Haji kepada Kemenag

Yaqut meminta penyelesaian kasus ini harus tuntas dan sesuai dengan ketentuan hukum. Bila harus menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk penyelesaiannya, maka ia mendorong agar RUPS segera terlaksana.

“Untuk itu, saya minta semua pihak menghormati proses ini. Kita ingin semuanya terselesaikan dengan baik sesuai dengan regulasi,” ucap Yaqut.

Sebelumnya, Rektor UIN Jakarta Asep S. Jahar menyampaikan, kondisi RS Haji Jakarta saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Saat dilimpahkan ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kondisi keuangan rumah sakit minus dan banyak memiliki beban utang.

Baca juga: Pemprov DKI-Kemenag Hibahkan RS Haji ke UIN Syarif Hidayatullah

Beban utang yang ditunggak oleh RS Haji Jakarta diperkirakan mencapai Rp 80 miliar. Meski demikian itu bukan angka pasti karena harus diaudit dahulu oleh BPKP.

Karena kondisi keuangan minus dan memiliki beban utang, tidak ada kemampuan perusahaan untuk membayar gaji hingga THR para karyawan secara penuh.

Karena itu pula, perusahaan mengambil langkah untuk memangkas jam kerja karyawan. Pihak RS menilai, jumlah karyawan kelebihan.

“kami sedang mem-backup RS Haji untuk proses penyehatan. Jadi dulunya ini mismanajemen, pegawai segala rupa masuk, beban pegawai 85-90 persen dalam keuangan sehingga tidak sehat,” papar Asep.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com