Kader Demokrat Se-Indonesia Disebut Bakal ke Jakarta Buntut PK Moeldoko, Hinca: Ini Kasus Pembegalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengungkapkan, kader Demokrat di seluruh Indonesia akan turun ke jalan terkait langkah kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang melakukan peninjauan kembali (PK) untuk mengambil alih Partai Demokrat.

Hinca menyebutkan, Demokrat memiliki kader yang militan sehingga hatinya tergerak untuk membela partainya.

Pada waktu yang tepat, para kader Demokrat se-Indonesia ini akan turun ke Jakarta.

"Mengerucut untuk suatu waktu yang tepat, akan datang ke Jakarta dalam jumlah yang besar," ujar Hinca saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Baca juga: Jika PK Moeldoko Diterima, AHY: Penguasa Abuse of Power untuk Habisi Lawan Politik

Hinca menjelaskan, niatan untuk berkumpul di Jakarta ini merupakan permintaan kader Demokrat di daerah.

Dia menyebut Partai Demokrat pusat harus mengakomodir keinginan para kader di daerah.

Hinca memastikan aliran energi yang para kader Demokrat berikan ketika berkumpul adalah energi demokratis.

"Energi yang mempunyai nilai untuk memberi penguatan kepada lembaga yudikatif kita, mahkamah yang agung ini, tidak tergoda dengan yang didengar banyak orang. Atau tidak tergoda dengan intervensi pihak manapun karena memang Mahkamah Agung menurut UU dan konstitusi kita haruslah mengambil keputusan yang sesuai dengan faktanya, hati nuraninya," tuturnya.

Menurut Hinca, kedatangan kader Demokrat se-Indonesia ini akan memperkuat Mahkamah Agung.

Baca juga: Kapan PK Moeldoko soal Kepengurusan Partai Demokrat Diadili? Ini Penjelasan MA

Dia mengklaim Demokrat memberikan dukungan moral kepada Mahkamah Agung untuk tetap konsisten, serius, dan fokus pada pokok perkara yang diadili.

"Bentuknya bisa jadi aksi damai, bisa jadi suatu tempat berkumpul yang cukup besar untuk sampaikan pikiran-pikirannya," jelas Hinca.

Hinca menegaskan PK yang diajukan kubu Moeldoko untuk mengambil alih Demokrat ini adalah ancaman besar bagi demokrasi.

Dia menyebut kasus PK Moeldoko ini sebagai perampokan dan pembegalan.

"Nah kasus Moeldoko ini adalah kasus... Kami menyebutnya pembegalan, perampokan. Kasus Partai Demokrat ini orang luar, Pak Moeldoko itu sebagai KSP yang mengambil, dan itu negara. Dan kalau ini dibiarkan berbahaya bagi demokrasi," imbuhnya.

Baca juga: Soal PK Moeldoko, SBY Mengaku Ditelepon Mantan Menteri, Ada yang Ingin Demokrat Gagal Pemilu

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menyinggung langkah kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melakukan peninjauan kembali (PK) untuk mengambil alih Partai Demokrat.

Ia mengatakan jika PK tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) maka hal itu menunjukan bahwa rezim penguasa menggunakan instrumen hukum untuk menghambat langkah politik kelompok yang dianggap berseberangan.

“Ketika ada penguasa atau mereka yang berkuasa saat ini menggunakan hukum sebagai instrumen politik baik dalam konteks obstruction of justice, melindungi mereka yang dianggap satu bagian dengan mereka, dengan penguasa atau abuse of power menggunakan kekuasaan sebenarnya untuk menghabisi lawan politik dengan cara apapun,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

“Termasuk melalui PK KSP Moeldoko ini, maka sama saja sesungguhnya penguasa politik telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya. Ini tidak sehat, ini berbahaya, dan ini akan mengusik rasa ketidakadilan kita semuanya,” papar dia.

Baca juga: Minta MA Tolak PK Moeldoko, Demokrat NTT: Di Luar Ketum AHY Kami Akan Lawan

AHY menuturkan, jika langkah KSP Moeldoko akhirnya berhasil, maka hal itu tak hanya menciderai Demokrat tetapi juga demokrasi Tanah Air.

Ia mengatakan, jika kepengurusan Partai Demokrat yang sah bisa diambil alih oleh pihak luar, maka hal itu juga bisa terjadi untuk partai politik (parpol) lainnya.

AHY pun mempertanyakan sikap KSP Moeldoko yang terus berupaya untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

“Apakah karena Demokrat sebagai oposisi? Apa karena Demokrat saat ini sedang serius membangun koalisi perubahan? Ingat, di negeri kita panglimanya adalah hukum, bukan politik,” tutur dia.

Terakhir, AHY meminta para hakim agung untuk bersikap adil dalam memutus PK yang diajukan oleh KSP moeldoko.

Ia tak ingin, ada lagi putusan hukum yang menciderai logika masyarakat, seperti putusan penundaan pemilu yang diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

“Harapan kami, bahwa proses PK KSP Moeldoko ini bisa kembali diletakkan pada hukum yang berlaku akal sehat, kebenaran, dan keadilan,” imbuh dia.