Rencana Pertemuan Puan-AHY, Upaya Rekonsiliasi PDI-P dan Demokrat Usai 20 Tahun Jalin Relasi Konflik?

JAKARTA KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tengah membuka peluang kerja sama politik dengan Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Peluang kerja sama ini dinilai menjadi awal rekonsiliasi, setelah selama 20 tahun terakhir keduanya terlibat relasi konfliktual karena persoalan di masa lalu. 

Diketahui, hubungan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) renggang, terutama setelah SBY memutuskan untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2004 silam.

Baca juga: Sekjen PDI-P dan Demokrat Bahas Rencana Pertemuan Puan-AHY

Rencana pertemuan Puan-AHY

Upaya rekonsiliasi itu dimotori keinginan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, yang tak lain anak Megawati, untuk bertemu Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), anak SBY.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan keduanya dilaksanakan dalam rangka dialog untuk menjajaki peluang kerja sama itu.

“Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog. Apalagi, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara itu merupakan hal yang positif,” kata Hasto saat ditemui awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Sejurus dengan itu, sekjen kedua partai pun telah saling bertemu di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2023).

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkap, pertemuan dengan Hasto berlangsung hangat. Kedua parpol sejauh ini masih menghormati pilihan politik masing-masing dalam Pilpres 2024.

“Walaupun kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY, namun kami tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi saat ini,” kata Riefky dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Segera Bertemu AHY, Puan Akan Jajaki Koalisi dengan Partai Demokrat

Diketahui, PDI-P telah memutuskan mendukung Gubernur Jawa Tengah Hasto Kristiyanto sebagai bakal capres, bersama Partai Persatuan Pembangunan, Perindo dan Hanura.

Sementara Demokrat, berkoalisi dengan Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres.

Meski begitu, baik Ganjar maupun Anies, belum menentukan pasangan bakal cawapresnya.

KOMPAS.com/Miska Ithra Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi persnya di Kantor Dewan Perwakilan Partai (DPP) Demokrat, Menteng, Jakarta, Senin (3/4/2023).

AHY dibidik

Nama AHY sendiri dinilai cukup berpotensi untuk diusung sebagai bakal cawapres. 

Posisi AHY sebagai ketua umum partai politik yang dapat menentukan arah kebijakan partai, dinilai membuat putra sulung SBY memiliki potensi tawar yang cukup kuat.

Riset Indikator Politik Indonesia yang dipublikasikan pada 18 Mei lalu, menunjukkan bahwa elektabilitas AHY 7,5 persen, menempatkannya pada urutan kelima setelah Sandiaga Uno (24,5 persen), Ridwan Kamil (18,3 persen), Erick Thohir (15,3 persen) dan Mahfud MD (13,7 persen).

Di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), nama AHY termasuk yang digadang menjadi cawapres Anies, selain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Baca juga: Puan Maharani Ungkap Segera Bertemu AHY

Bila merujuk survei yang sama, elektabilitas Khofifah bahkan masih di bawah AHY.

Sementara, merujuk survei Litbang Kompas, elektabilitas pensiunan mayor itu justru meningkat berdasarkan survei yang dilakukan pada Mei 2023 dibandingkan Januari 2023, bila ia dipasangkan dengan Anies.

Kenaikan yang sama juga dialami bila AHY dipasangkan dengan Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, meski lebih tipis bila dibandingkan dengan dipasangkan dengan Anies.

PDI-P sendiri, menurut Puan, telah memasukkan nama AHY ke dalam bursa calon wakil presiden Ganjar, bersama sejumlah nama lainnya. Antara lain Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Muhaimin Iskandar, hingga Nasaruddin Umar.  

Baca juga: Puan Maharani Buka Peluang Bertemu AHY

Di balik rencana pertemuan Puan dan AHY, Hasto mengungkap, tak ada salahnya bila partai berlambang kepala banteng itu membangun dialog dengan partai berlambang mercy itu. Terlebih, menurutnya, PDI-P inign membangun semangat gotong royong, dengan merangkul pihak lain dalam berpolitik.

“PDI Perjuangan itu merangkul, sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat belum turun. Maka, enggak ada salahnya berdialog,” kata Hasto.

Pertemuan SBY-Jokowi

Usai rencana pertemuan Puan-AHY tersiar, SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sempat dikabarkan bertemu Presiden ketujuh RI, Joko Widodo di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Minggu pagi.

Namun, informasi itu dibantah oleh Herzaky. Menurutnya, keduanya tak bertemu.

KOMPAS.com/Adil Nursalam Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hadir mendampingi timnya Jakarta LavAni Allo Bank dalam pertandingan pembuka Proliga 2023 menghadapi Jakarta BNI 46, Kamis (5/1/2023) di Gor Sabilulungan, Kompleks Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.

“Enggak ada (pertemuan), sama-sama sedang olahraga,” kata Herzaky melalui pesan tertulis.

Kompas.com yang ikut memantau di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, sempat mendapati sejumlah Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) berjaga di sekitar lokasi. Namun, setengah jam kemudian mereka meninggalkan lokasi.

Sementara itu, berdasarkan Instastory AHY kemarin, ia memang terlihat berolahraga dengan SBY dan adiknya, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) di Kompleks GBK.

Baca juga: Puan Akan Temui AHY, Hasto: PDI-P Merangkul, Sambil Demokrat Tunggu Lamaran Anies

Momen rekonsiliasi

Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina, A Khoirul Umam menilai, rencana kerja sama antara PDI-P dengan Partai Demokrat untuk pemilu 2024 adalah mementum rekonsiliasi politik nasional.

Apalagi, Khoirul Umam mengakui bahwa hampir 20 tahun usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, PDIP dan Partai Demokrat memang terlibat dalam pola relasi konfliktual, akibat gesekan politik masa lalu.

“Meski pada medio 2022, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pernah menegaskan pihaknya tidak akan bekerja sama dengan Partai Demokrat, maka munculnya tawaran kerja sama PDIP-Demokrat ini bisa menjadi momentum rekonsoliasi politik nasional,” kata Khoirul Umam kepada Kompas.com, Minggu (11/6/2023).

Anung Anindito (Dokumentasi Susilo Bambang Yudhoyono) Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sempat bersalaman dan saling menyapa saat keduanya hadir di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2017). Kedua tokoh tersebut hadir di istana untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72. (Anung Anindito (Dokumentasi Susilo Bambang Yudhoyono))

Ia menambahkan, pernyataan Hasto yang menyebut bahwa dibukanya peluang kerja kerja sama ini dengan kerendahan hati, harus dipandang sebagai sebuah hal yang ositif.

“Karena itu, rencana pertemuan Puan-AHY ini sangatlah produktif untuk kematangan demokrasi ke depan, di mana kompetisi politik tidak lagi disulut oleh politik kebencian akibat dendam masa lalu,” kata Khoirul Umam.

Namun, bila dirunut ke belakang, upaya rekonsiliasi itu sebenarnya bukan kali ini saja dijajaki. Presiden Jokowi bahkan disebut pernah memotorinya ketika ia hendak mengajak Demokrat gabung ke dalam koalisi pemerintah pada Pemilu 2019 lalu.

Baca juga: Puan Akan Temui AHY, Hasto: PDI-P Merangkul, Sambil Demokrat Tunggu Lamaran Anies

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy mengungkapkan, Demokrat hampir bergabung dalam barisan koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Ia menuturkan bahwa Jokowi sempat bertanya kepada para ketua umum partai politik pendukungnya untuk mengajak Demokrat masuk ke koalisi.

Peristiwa itu terjadi di Gedung Joang 45, Jakarta, pada 10 Agustus 2018, beberapa saat sebelum Jokowi dan Ma'ruf berangkat mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy di Kantor DPP PPP, Jakarta, Kamis (5/1/2023) saat menghadiri acara peringatan hari lahir (harlah) ke-50 PPP.

“Kepada para ketua umum, termasuk saya, pada waktu itu Pak Jokowi menyampaikan, 'Mas ini Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, ketua umum Partai Demokrat saat itu) ada di sekitar sini, apakah bisa Pak SBY bergabung dalam koalisi ini untuk ikut mengusung saya?'," kata Rommy dalam acara Gaspol! Kompas.com, Kamis (11/5/2023).

Ketika itu, Jokowi sudah mengantongi dukungan dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Romy yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PPP menyampaikan bahwa partainya mengikuti suara mayoritas terkait bergabung atau tidaknya Demokrat dalam barisan koalisi.

Baca juga: Kaesang Pakai Kaos PSI, Puan Maharani: Mau Masuk PDI-P Enggak?

Jokowi kemudian bertanya kepada semua ketua umum partai politik pendukungnya. Hasilnya, Demokrat tidak jadi mengusung Jokowi.

"Tentu kita tahu kesimpulannya jawabannya tidak karena kan kemudian Pak SBY tidak bersama kita, masing-masing tentu memiliki alasan untuk menjawab," ujar Rommy.

Namun, Rommy enggan membeberkan sikap masing-masing ketua umum soal wacana mengajak Demokrat bergabung ke koalisi pendukung Jokowi.

"(Saat itu) pendengaran saya agak terganggu, jadi saya cuma mendengar, 'Oh kesimpulannya begini', ya sudah," kata Rommy sambil tertawa.

Sejarah lalu mencatat bahwa pada akhirnya Demokrat merapat ke koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).