Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Kompas.com - 08/06/2023, 20:54 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin enggan berkomentar mengenai pro dan kontra yang timbul atas proposal mediasi Ukraina dan Rusia yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ma'ruf menyerahkan tanggapan mengenai isu ini kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya kira untuk menanggapi itu sebaiknya Presiden sendiri, bapak Presiden, saya serahkan kepada beliau itu seperti apa," kata Ma'ruf di Bintan, Kamis (8/6/2023), dikutip dari keterangan video.

Baca juga: Blunder Prabowo Usulkan Proposal Damai Ukraina-Rusia, Dinilai Gagasan Aneh dan Buruk

Ma'ruf menuturkan, Jokowi lebih tepat berkomentar karena sudah pernah berkunjung ke Ukraina dan Rusia.

Lagipula, lanjut dia, Jokowi juga sudah menyatakan bakal memanggil Prabowo dan akan meminta penjelasan mengenai proposal yang diajukan itu.

"Jadi nanti biar Presiden yang mendengar dari Pak Prabowo kemudian Presiden akan memberikan keterangannya," kata Ma'ruf.

Baca juga: Gerindra Bela Prabowo Usai Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina Ditolak

Proposal mediasi Ukraina dan Rusia ini disampaikan Prabowo pada forum IISSS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, konferensi keamanan antarnegara yang dihadiri para menteri dan delegasi dari 50 negara lebih.

Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan sejumlah usul untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina.

Beberapa di antaranya, pertama, gencatan senjata antara kedua kubu. Kedua, penarikan pasukan masing-masing negara dengan penerapan zona demiliterisasi dalam radius 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Baca juga: Jokowi Bertemu Prabowo di Malaysia, Bahas Soal Proposal Ukraina-Rusia?

Zona demiliterisasi ini, menurut Prabowo, mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketiga, Prabowo mengusulkan agar PBB memfasilitasi referendum bagi warga di zona demiliterisasi untuk menentukan pilihan: ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.

Belakangan, Kiev menolak proposal Prabowo. Proposal Prabowo dinilai lebih condong menguntungkan Rusia sebagai pihak yang pertama kali melakukan invasi.

"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami (dengan) rencana aneh ini," kata Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP.

Baca juga: Ukraina Tolak Proposal Perdamaian, Wamenhan: Diterima atau Tidak Itu Biasa

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk RI, Lyudmila Vorobieva, menyebutkan bahwa Rusia mengapresiasi proposal mediasi yang disampaikan Prabowo.

"Kami sangat mengapresiasi upaya pihak Indonesia yang ditujukan untuk mengatasi krisis di Ukraina," kata Vorobieva kepada Kompas.com, Selasa (6/6/2023).

Namun demikian, menurut dia, Kiev dan pihak "Barat" enggan mempertimbangkan "solusi perdamaian" apa pun dari konflik bersenjata ini.

"Hal ini sekali lagi terkonfirmasi dari penolakan mentah-mentah atas inisiatif dari Indonesia," ujar Vorobieva.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com