Kans Demokrat Tinggalkan Koalisi Perubahan Dinilai Terbuka jika Anies Abaikan Desakan soal Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tengah mengalami dinamika baru di tengah hiruk pikuk persaingan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Penyebabnya adalah salah satu partai politik yang berada di dalam koalisi itu, Partai Demokrat, mendesak supaya bakal calon presiden yang mereka usung, Anies Baswedan, mendeklarasikan siapa sosok bakal dipilih sebagai bakal calon wakil presiden.

Partai Demokrat sebelumnya sepakat mengikat perjanjian dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Anies sebagai bakal capres.

Pihak yang pertama kali mengusung Anies sebagai bakal capres adalah Partai Nasdem.

Ketiga parpol itu juga sudah meneken kontrak politik terkait koalisi dan dukungan untuk Anies.

Di sisi lain, Anies yang diusung oleh KPP bukan seorang kader partai politik. Jabatan publik terakhir yang diduduki Anies adalah Gubernur DKI Jakarta (2017-2022).

Anies juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2014 sampai dicopot pada 2016.

Partai Nasdem yang mengusung Anies termasuk ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sedangkan Partai Demokrat dan PKS justru mengambil sikap sebagai oposisi.

Ketiga partai yang tergabung dalam KPP sempat menyatakan sepakat akan menyerahkan sepenuhnya keputusan pemilihan bakal cawapres kepada Anies.

Mereka hanya membentuk tim kecil buat koordinasi merumuskan strategi politik hingga menjaring tokoh-tokoh yang berpeluang untuk menjadi bakal cawapres Anies.

Akan tetapi, PKS dan Partai Demokrat juga mengusulkan kadernya untuk dipertimbangkan oleh Anies sebagai kandidat bakal cawapres.

PKS sempat mengajukan kadernya yang juga mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, sebagai kandidat bakal cawapres Anies.

Sedangkan Partai Demokrat menyodorkan sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon bakal cawapres Anies.

PKS kemudian terlihat tidak terlampau ngotot jika Anies tak dilirik oleh Anies untuk dijadikan bakal cawapres. Namun, sikap berbeda diperlihatkan Partai Demokrat.

Demokrat seolah tetap berupaya keras mendorong supaya Anies menggandeng AHY sebagai bakal cawapres.

Sikap Demokrat yang tetap menginginkan AHY dipilih menjadi bakal cawapres semakin terlihat setelah mereka mendesak Anies untuk mempercepat pengumuman calon pendampingnya.

Bahkan, partai berlambang bintang mercy itu mengusulkan memberikan tenggat bagi Anies supaya mendeklarasikan bakal cawapres pada Juni ini.

Desakan itu disampaikan setelah pemaparan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia terkait elektabilitas Anies serta dua tokoh calon pesaingnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Berdasarkan temuan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies sebagai bakal capres turun sejak Juli 2022.

Dalam simulasi tiga nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut, yakni 29,4 persen pada Juli 2022.

Lalu, pada Oktober 2022 jadi 28,4 persen. Kemudian, turun lagi pada Januari 2023 jadi 24,2 persen. Pada Februari 2023 menjadi 24 persen, dan April 2023 jadi 22,2 persen.

Selanjutnya, penurunan kembali terjadi pada awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 elektabilitas Anies 18,9 persen.

Bahkan, kini elektabilitas Anies terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diperingkat pertama dengan 38 persen.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, melontarkan pernyataan dengan mencurigai elektabilitas Anies Baswedan terus turun karena cawapres tak kunjung dideklarasikan.

Menurutnya, deklarasi cawapres perlu dilakukan demi mencegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain yang semakin jauh.

"Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat," kata Andi Arief saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Ia juga memastikan bahwa Nasdem sejak awal sudah memercayakan penuh kepada Anies, termasuk kapan bakal cawapres akan diumumkan.

Oleh karena itu, menurut dia, semua pihak harus menerima pilihan Anies karena sudah menjadi komitmen bersama dan kesepakatan bersama.

Nasdem justru tidak sepakat dengan pernyataan Demokrat yang menilai penurunan elektabilitas Anies disebabkan bakal cawapres yang tak kunjung dideklarasikan.

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, deklarasi bakal cawapres pendamping Anies harus diperhitungkan dengan matang.

Sementara itu, kata Taufik, pengumuman cawapres yang cepat maupun lambat juga bisa saja memengaruhi hasil survei.

"Itu termasuk dinamika yang harus diperhitungkan. Artinya, bisa saja dengan cepat (mendeklarasikan), itu akan membantu ke peningkatan hasil survei, bisa juga sebaliknya," ujar Taufik.

"Ketika cepat malah nanti berpengaruh ke hasil survei bisa juga," sambung Taufik.

Sementara itu, PKS menilai dinamika elektabilitas dalam sebuah survei adalah hal yang lazim.

"Calon lain belum ada cawapresnya bisa naik kok. Ya faktanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum ada cawapresnya kan naik juga," ujar Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi (TPS) Agung Baskoro menilai desakan dari Partai Demokrat kepada Anies supaya segera mendeklarasikan bakal cawapres semakin menegaskan partai berlambang bintang mercy ini ingin memastikan kepentingan mereka atas AHY terakomodasi.

Bahkan, menurut Agung, ada peluang Demokrat hengkang dari KPP dan merapat ke poros koalisi lain jika kepentingan mereka supaya AHY dipilih sebagai bakal cawapres tak dipenuhi.

"Karena bila tidak, maka kemungkinannya sangat besar Demokrat akan berpindah haluan ke koalisi lain atau koalisi yang punya kans menang yang kini terwujud dalam KKIR (Koalisi Kebangkitan untuk Indonesia Raya) bersama Prabowo," ujar Agung dalam keterangannya, seperti dikutip pada Rabu (7/6/2023).

Desakan yang disampaikan Demokrat kepada Anies juga dinilai tepat karena menggunakan alasan dari pemaparan hasil survei terkait elektabilitasnya yang menurun.

Agung menganggap kenyataan itu membuat Partai Demokrat harus bersikap realistis jika ingin meraih kekuasaan pada 2024, setelah mereka menjadi oposisi dalam dua periode pemerintahan Presiden Jokowi.

Selain itu, lanjut Agung, konflik antara Demokrat dengan Moeldoko terkait tampuk kepemimpinan partai juga dinilai semakin memicu partai itu berharap mendapat kejelasan sikap dari Anies terkait posisi bakal cawapres.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara, Fika Nurul Ulya | Editor : Sabrina Asril, Novianti Setuningsih)