Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Safari Politik PAN, ke Gerindra Tinggal "Klik", ke PDI-P Belum Mantap

Kompas.com - 06/06/2023, 09:07 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) bertemu dengan PDI-P dan Partai Gerindra dalam waktu berdekatan.

Setelah mengunjungi markas PDI-P pada Jumat (2/6/2023), elite PAN dikunjungi oleh Gerindra pada Senin (5/6/2023).

Sejauh ini, PAN masih mempertimbangkan apakah akan mendukung bakal capres dari PDI-P, Ganjar Pranowo atau bakal capres dari Gerindra, Prabowo Subianto.

Baca juga: PAN Klaim Banyak yang Inginkan Duet Airlangga-Zulhas, tapi Pilpres Harus Menang

Untuk cawapresnya, PAN mengusulkan Menteri BUMN Erick Thohir ke semua partai yang ditemui, termasuk PDI-P dan Gerindra.

Meski demikian, ada perbedaan hasil dari pertemuan PAN dengan PDI-P dan PAN dengan Gerindra.

PAN mengungkapkan bahwa mereka tinggal "klik" jika ingin bekerja sama Gerindra di Pilpres 2024.

Namun, dengan PDI-P, PAN mengakui bahwa mereka belum mantap sehingga diperlukan pertemuan lanjutan ke depannya.

PAN belum paripurna membangun kerja sama politik dengan PDI-P untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Blak-blakan PAN di Depan Megawati Mengaku Belum Mantap Dukung Ganjar

Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa partainya masih akan menggelar pertemuan lanjutan dengan PDI-P sebelum memutuskan kerja sama politik.

Hal itu dia katakan setelah melakukan silaturahmi dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada Jumat (2/6/2023).

"Tentu kita akan diskusikan di PAN dan kami akan lakukan pertemuan-pertemuan lanjutan," kata Zulhas dalam konferensi pers pertemuan dengan PDI-P di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat.

Zulhas mengatakan, diskusi lanjutan itu perlu dilakukan karena pertemuan tersebut merupakan kali pertama dua partai tersebut melakukan silaturahmi setelah Covid-19 melanda beberapa tahun belakangan.

"Kita harapkan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi apa yang kami bahas tadi,” sebut Menteri Perdagangan RI ini.

Belum mantap dukung Ganjar

PAN mengungkapkan alasan kenapa belum menentukan capres yang akan diusung setelah bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Ganjar Yakin PAN Dukung Dirinya Meski Belum Mantap Kerja Sama dengan PDI-P

PDI-P telah mengusung Ganjar sebagai capres untuk Pilpres 2024. PAN bahkan blak-blakan mempertimbangkan mendukung Ganjar.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, nama-nama yang muncul perlu dirumuskan terlebih dahulu di internal partai.

PAN ingin memastikan, pandangan dan masukan kader terdengar seluruhnya.

Tujuannya, semua mesin politik yang dimiliki PAN bisa berjalan seirama.

"Harus diakui bahwa PAN belum memutuskan untuk mendukung salah seorang capres. Perlu dirumuskan dan disampaikan ke internal PAN. Pandangan dan masukan semua kader perlu didengar," kata Saleh dalam keterangannya, Sabtu (3/6/2023).

Oleh karena itu, kata Saleh, PAN akan melakukan komunikasi lanjutan dengan berbagai pihak, termasuk PDI Perjuangan.

Apalagi, dalam pertemuan kemarin disepakati bahwa PDI Perjuangan juga akan melakukan kunjungan ke DPP PAN. Ia berharap, pertemuan selanjutnya akan memperkaya perspektif semua pihak.

"Semakin banyak diskusi dan silaturrahim, akan semakin baik bagi bangsa dan negara kita," beber pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PAN ini.

Saleh pun mengakui bahwa PDI-P menawarkan untuk mendukung Ganjar bersama-sama.

Atas tawaran itu, PAN mengaku mengapresiasi dan menghormatinya.

"PAN selama ini juga sudah dekat dengan Pak Ganjar. Komunikasi Bang Zulhas dengan Pak Ganjar sudah sangat baik. Paling tidak, PAN sudah lama mengenal dan mengikuti jejak kepemimpinan Pak Ganjar," ungkap dia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani berfoto bersama sejumlah elite PAN di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2023). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani berfoto bersama sejumlah elite PAN di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2023).

Tinggal "klik" dengan Gerindra

Beberapa hari setelah bertemu PDI-P, giliran PAN bertemu Gerindra. Pihak PAN menyatakan mereka tinggal "klik" jika ingin bekerja sama dengan Gerindra.

"Kalau mau bekerja ke depan kembali, tinggal klik saja. Jadi memang inilah bentuk kerja sama yang memang sudah panjang terjalin bersama-sama," ujar Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam jumpa pers di kantor DPP PAN pada Senin (5/6/2023).

Eddy menyampaikan, PAN dan Gerindra memiliki rekam jejak kerja sama yang panjang.

Baca juga: PAN dan Gerindra Tinggal Klik kalau Mau Berkoalisi di Pilpres 2024

Misalnya, pada 2014, PAN dan Gerindra sama-sama mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk Pilpres 2014.

Lalu, kerja sama antara PAN dan Gerindra kembali berlanjut di Pilpres 2019. Ketika itu, mereka bersama-sama mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

"Kerja sama kita sudah cukup baik. Kerja sama kita dengan partai lain juga sudah baik," ucap dia.

Eddy juga mengatakan, sebenarnya pertemuan antara Gerindra dan PAN sudah sering dilakukan.

Hal yang pasti, kata dia, PAN dan Gerindra ingin melangsungkan Pemilu 2024 yang lancar, aman, damai, dan teduh.

"Kita sepakat kita punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk menghadirkan pesta demokrasi yang mencerahkan dan betul-betul membawa manfaat bagi seluruh masyarakat kita," ujar Eddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com