Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru, Dewan Nasional KEK Ajak Pelaku Usaha Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila

Kompas.com - 02/06/2023, 10:32 WIB
Inang Jalaludin Shofihara,
Amalia Purnama Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni selalu memberi makna tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Terlebih, di tengah tantangan dinamika global yang penuh ketidakpastian, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang mampu menjaga kestabilan ekonomi, sosial, dan politik.

Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2023, pemerintah mengangkat tema “Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global”.

Sejalan dengan tema itu, pemerintah melakukan berbagai macam transformasi kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional guna terciptanya peradaban yang lebih baik bagi generasi di masa mendatang.

Salah satu yang dilaksanakan adalah melalui pengembangan sektor-sektor baru di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang disertai dengan pemberian sejumlah relaksasi dalam wujud insentif fiskal dan nonfiskal.

Baca juga: Menko Perekonomian Paparkan Prioritas Ekonomi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Hal itu dilakukan untuk mendorong KEK sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem bisnis dan investasi yang kondusif dengan memberikan kepastian, kejelasan, dan kemudahan dalam berbisnis.

Melalui fasilitas kemudahan yang telah diberikan, KEK diharapkan mampu meningkatkan daya saing kawasan dan menarik investasi baru.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, tagline Hari Lahir Pancasila 2023 adalah “Aktualisasi Pancasila, Energi Pertumbuhan Indonesia”.

“Kami bersama seluruh jajaran Dewan Nasional KEK dan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) serta para pelaku usaha di KEK di seluruh Indonesia berkomitmen menjalankan apa yang menjadi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan berusaha sehingga seluruh KEK diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Sempurnakan Persiapan KTT BIMP-EAGA dan IMT-GT

Pria yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK itu mengatakan hal tersebut saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di KEK Gresik, Kamis (1/6/2023).

Saat ini jumlah KEK di Indonesia sebanyak 20 KEK dengan 17 KEK yang beroperasi dan 3 KEK lain dalam tahap pembangunan.

Pengembangan KEK terus berjalan sesuai HM.4.6/187/SET.M.EKON.3/06/2023 dengan capaian kumulatif realisasi investasi sampai dengan Kuartal I tahun 2023 sebesar Rp 117,8 triliun dan penciptaan lapangan kerja secara kumulatif sebanyak 63.416 orang.

Pada 2023, target realisasi investasi baru sebesar Rp 61,9 triliun dan target pembukaan lapangan kerja baru sebanyak 78.774 orang.

“Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan investasi terus bertambah lagi sehingga KEK bisa berkontribusi nyata untuk kemajuan ekonomi Indonesia,” kata Sesmenko yang optimis KEK akan terus mencatatkan investasi baru yang signifikan.

Baca juga: Luhut Berani Garansi Ekspor Pasir Laut Tidak Merusak Lingkungan

Sesmenko berharap, Indonesia mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui KEK sekaligus menjaga ketahanan ekonomi serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah juga berharap KEK dapat memberikan manfaat optimal bagi negara, baik dari sisi peningkatan ekspor, substitusi impor, maupun dari segi penyerapan devisa.

Selain itu, KEK juga diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian wilayah melalui penciptaan lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Saya ingin mengajak seluruh komponen stakeholders KEK bersama-sama mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari kita, baik dalam melakukan pekerjaan maupun dalam berinteraksi melakukan aktivitas usaha. Kita bersama-sama melangkah ke depan untuk memajukan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Soal Impor KRL, Luhut Tunggu Hasil Audit BPKP

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Jokowi jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Nasional
Duet Prabowo-Khofifah

Duet Prabowo-Khofifah

Nasional
Jika Tidak dengan Prabowo, Lantas Siapa Pendamping Ideal Ganjar Pranowo?

Jika Tidak dengan Prabowo, Lantas Siapa Pendamping Ideal Ganjar Pranowo?

Nasional
Menteri Terseret Kasus Korupsi, Hasto Kristiyanto: PDI-P Evaluasi Ke Dalam

Menteri Terseret Kasus Korupsi, Hasto Kristiyanto: PDI-P Evaluasi Ke Dalam

Nasional
PDI-P Punya Program Beasiswa 'Megawati Fellowship', Akan Diluncurkan di Rakernas

PDI-P Punya Program Beasiswa "Megawati Fellowship", Akan Diluncurkan di Rakernas

Nasional
Beri Arahan di Depan Kader PDI-P, Megawati Sebut Politik Itu Dimulai dari Keluarga

Beri Arahan di Depan Kader PDI-P, Megawati Sebut Politik Itu Dimulai dari Keluarga

Nasional
Anies Sebut Negara hingga 'Pelaku Besar' Jadi Penyebab Masalah Lingkungan

Anies Sebut Negara hingga "Pelaku Besar" Jadi Penyebab Masalah Lingkungan

Nasional
Respons KPU Soal Putusan MA Terkait Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg

Respons KPU Soal Putusan MA Terkait Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg

Nasional
Uji Materi Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg Dikabulkan, ICW Sebut Penyelenggara Pemilu Bobrok

Uji Materi Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg Dikabulkan, ICW Sebut Penyelenggara Pemilu Bobrok

Nasional
Kawal Judicial Review UU Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa

Kawal Judicial Review UU Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa

Nasional
Dilirik Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Sudah Dialog dengan Internal

Dilirik Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Sudah Dialog dengan Internal

Nasional
Nama Bakal Cawapres Ganjar Makin Mengerucut, Sekjen PDI-P: Megawati Hampir Setiap Malam Mohon Petunjuk Tuhan

Nama Bakal Cawapres Ganjar Makin Mengerucut, Sekjen PDI-P: Megawati Hampir Setiap Malam Mohon Petunjuk Tuhan

Nasional
Buka Pintu PSI Gabung Koalisi, Puan: Yuk, Mas Kaesang Ketemu Mbak Puan Dulu

Buka Pintu PSI Gabung Koalisi, Puan: Yuk, Mas Kaesang Ketemu Mbak Puan Dulu

Nasional
Megawati Tunjuk Wasekjen PDI-P Arif Wibowo Jadi Kepala Badan Saksi Pemenangan Pemilu

Megawati Tunjuk Wasekjen PDI-P Arif Wibowo Jadi Kepala Badan Saksi Pemenangan Pemilu

Nasional
Gerindra Harap PSI Gabung Koalisi Indonesia Maju Dukung Prabowo Subianto

Gerindra Harap PSI Gabung Koalisi Indonesia Maju Dukung Prabowo Subianto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com