Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru, Dewan Nasional KEK Ajak Pelaku Usaha Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila

Kompas.com - 02/06/2023, 10:32 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni selalu memberi makna tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Terlebih, di tengah tantangan dinamika global yang penuh ketidakpastian, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang mampu menjaga kestabilan ekonomi, sosial, dan politik.

Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2023, pemerintah mengangkat tema “Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global”.

Sejalan dengan tema itu, pemerintah melakukan berbagai macam transformasi kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional guna terciptanya peradaban yang lebih baik bagi generasi di masa mendatang.

Salah satu yang dilaksanakan adalah melalui pengembangan sektor-sektor baru di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang disertai dengan pemberian sejumlah relaksasi dalam wujud insentif fiskal dan nonfiskal.

Baca juga: Menko Perekonomian Paparkan Prioritas Ekonomi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Hal itu dilakukan untuk mendorong KEK sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem bisnis dan investasi yang kondusif dengan memberikan kepastian, kejelasan, dan kemudahan dalam berbisnis.

Melalui fasilitas kemudahan yang telah diberikan, KEK diharapkan mampu meningkatkan daya saing kawasan dan menarik investasi baru.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, tagline Hari Lahir Pancasila 2023 adalah “Aktualisasi Pancasila, Energi Pertumbuhan Indonesia”.

“Kami bersama seluruh jajaran Dewan Nasional KEK dan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) serta para pelaku usaha di KEK di seluruh Indonesia berkomitmen menjalankan apa yang menjadi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan berusaha sehingga seluruh KEK diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Sempurnakan Persiapan KTT BIMP-EAGA dan IMT-GT

Pria yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK itu mengatakan hal tersebut saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di KEK Gresik, Kamis (1/6/2023).

Saat ini jumlah KEK di Indonesia sebanyak 20 KEK dengan 17 KEK yang beroperasi dan 3 KEK lain dalam tahap pembangunan.

Pengembangan KEK terus berjalan sesuai HM.4.6/187/SET.M.EKON.3/06/2023 dengan capaian kumulatif realisasi investasi sampai dengan Kuartal I tahun 2023 sebesar Rp 117,8 triliun dan penciptaan lapangan kerja secara kumulatif sebanyak 63.416 orang.

Pada 2023, target realisasi investasi baru sebesar Rp 61,9 triliun dan target pembukaan lapangan kerja baru sebanyak 78.774 orang.

“Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan investasi terus bertambah lagi sehingga KEK bisa berkontribusi nyata untuk kemajuan ekonomi Indonesia,” kata Sesmenko yang optimis KEK akan terus mencatatkan investasi baru yang signifikan.

Baca juga: Luhut Berani Garansi Ekspor Pasir Laut Tidak Merusak Lingkungan

Sesmenko berharap, Indonesia mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui KEK sekaligus menjaga ketahanan ekonomi serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah juga berharap KEK dapat memberikan manfaat optimal bagi negara, baik dari sisi peningkatan ekspor, substitusi impor, maupun dari segi penyerapan devisa.

Selain itu, KEK juga diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian wilayah melalui penciptaan lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Saya ingin mengajak seluruh komponen stakeholders KEK bersama-sama mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari kita, baik dalam melakukan pekerjaan maupun dalam berinteraksi melakukan aktivitas usaha. Kita bersama-sama melangkah ke depan untuk memajukan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Soal Impor KRL, Luhut Tunggu Hasil Audit BPKP

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com