Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Presiden Tugaskan Saya Lanjutkan Proyek BTS 4G, Tak Boleh Macet

Kompas.com - 26/05/2023, 21:54 WIB
Miska Ithra Syahirah,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD menyebut dirinya mendapatkan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap melanjutkan proyek menara base transceiver station (BTS) 4G.

Perintah Jokowi itu, kata Mahfud, ditujukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Hal itu ia sebut saat konferensi pers di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2023).

"Saudara, tugas presiden kepada saya selaku Plt Menteri Kominfo melanjutkan proyek menara BTS 4G ini," kata Mahfud, Jumat.

Baca juga: Mahfud Minta Pendaftar Calon Dirut Bakti Kemenkominfo Tak Khawatir Akan Terjerat Kasus Hukum

"Instruksi presiden itu agar itu dilanjutkan, tidak boleh macet gitu ya karena itu diperlukan oleh masyarakat," ujarnya.

Apalagi, lanjut Mahfud, proyek tersebut sangat berguna untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat guna menyejahterakan rakyat Indonesia dalam berbagai bidang dengan fasilitas komunikasi yang memadai.

"Kesejahteraan masyarakat juga akan sangat banyak dikontribusi oleh selesainya Menara BTS 4G yang sudah diprogramkan ini," terangnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, kelanjutan proyek tersebut akan ditangani oleh Plt Dirut Bakti yang saat ini diisi oleh Inspektur Jenderal Kemkominfo Arief Tri Hardiyanto.

Adapun Bakti merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemkominfo.

Baca juga: Soal Proyek BTS 4G, Mahfud: KPK, Kejagung, Kepolisian Silakan Masuk

Begitu pula dengan peluncuran dua satelit pemerintah hingga Palapa Ring Integrasi yang diharapkan Mahfud tetap berjalan sesuai rencana.

"Iya, (satelit) tetap (diluncurkan), semuanya akan dilanjutkan," ucap Mahfud.

Mahfud mengatakan, pihaknya saat ini sedang mempelajari seluruh kontrak serta permasalahan proyek yang berada dalam tanggung jawab Bakti agar tetap bisa dilanjutkan.

Sebelumnya, Mahfud menjelaskan proses seleksi asesmen calon Dirut Bakti dihentikan karena tidak menemukan peserta yang berkompeten mengisi posisi tersebut.

"Jadi kita sudah mengadakan seleksi untuk calon direktur utama melalui satu lembaga asesmen center dari UI dan sudah lewat separuh perjalanan. Ketika sudah mengerucut, itu dinilai ternyata tidak ada yang lulus untuk jabatan direktur utama," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud Dapat Info Aliran Dana Korupsi BTS ke 3 Partai: Saya Anggap Gosip Politik dan Lapor ke Presiden

Mahfud menyampaikan, peserta tersebut dinyatakan tidak lulus sebelum menjalani tahap wawancara dengan menteri. Sejatinya dalam tahap wawancara, akan ditentukan satu orang yang dinyatakan lolos sebagai direktur utama.

"Tapi belum sampai ke situ, dinyatakan tidak ada yang lulus. Sudah diumumkan oleh kesekjenan bahwa rekrutmen Direktur Utama PT Bakti dinyatakan tidak ada yang lulus," beber Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menuturkan Kemenkominfo akan membuka kembali seleksi pendaftaran calon Dirut Bakti yang waktunya akan ditentukan kemudian.

Selain tidak adanya peserta yang berkompeten, kehati-hatian Mahfud juga merujuk pada besarnya anggaran yang akan dikelola oleh Bakti, sehingga proses seleksi harus dilaksanakan dengan ketat.

"Karena itu kisaran lebih dari 60 persen anggaran Kemenkominfo dikelola atau berkaitan dengan Bakti, sehingga memang harus hati-hati," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com