Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulhas soal Nasib KIB: 2 Pekan Ini Ada Titik Terang

Kompas.com - 12/05/2023, 17:01 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan buka suara soal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dikabarkan goyah karena dua partai politik di dalamnya, yaitu PPP dan Golkar, terindikasi berbeda dukungan.

Menurut dia, nasib KIB akan ditentukan dalan waktu tak terlalu lama.

"Mengenai koalisi sekarang berproses. Memang, saya tidak suka bicara dan tidak suka pertemuan-pertemuan yang dipublikasikan sampai waktunya jelas," ujar Zulhas di kantor KPU RI, Jumat (12/5/2023).

"Mudah-mudahan 2 minggu ini, saya kira, sudah ada titik terang," ia menambahkan.

Baca juga: Rommy: KIB Auto Bubar jika PAN dan Golkar Tidak Ikut PPP Soal Capres

Zulhas mengeklaim bahwa KIB masih solid, meski PPP telah meneken kerja sama politik dengan PDI-P dan sepakat dengan partai berlogo banteng itu untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto beberapa kali terlibat wacana pembentukan "Koalisi Besar" bersama Gerindra dan PKB.

Baca juga: Golkar-PKB Gencar Bangun Koalisi Besar, Airlangga Pastikan KIB Masih Solid

"Pertemuan tidak semuanya diketahui teman-teman media. (Dinamika politik) terus berproses dan hari-hari ini memang lebih intens," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, kembali mengungkap potensi bubarnya KIB.

Menurut mantan terpidana korupsi itu, KIB dipastikan akan bubar jika sudah tidak saling sepaham terkait pengusungan calon presiden maupun calon wakil presiden.

Baca juga: Golkar-PKB Gencar Bangun Koalisi Besar, Airlangga Pastikan KIB Masih Solid

Meski demikian, Rommy--sapaan akrabnya--mengaku optimistis salah satu parpol di KIB akan ikut bergabung dengan PPP mengusung Ganjar. Dalam hal ini, ia melihat kemungkinan PAN ikut mengusung Ganjar.

Hal itu dilihat dari kedekatan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo dalam beberapa waktu terakhir, terlepas dari jabatan Zulhas sebagai Menteri Perdagangan.


Bahkan, PAN kerap menyebut nama Ganjar untuk dipasangkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, yang digadang-gadang ingin diusung menjadi kandidat RI-2.

Sementara Golkar, menurutnya, hingga kini masih terus memperjuangkan agar Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto, dapat ikut berkontestasi di Pilpres 2024.

Baca juga: Zulhas Siapkan Karpet Biru jika Murad Ismail Mau Masuk PAN

Sehingga, partai berlambang pohon beringin itu masih melakukan manuver dengan mendekati sejumlah parpol, seperti yang terlihat saat Airlangga bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu.

Demokrat sendiri telah membangun koalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres.

Di sisi lain, hubungan Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang telah berkoalisi dengan Partai Gerindra, kian menguat. Kedua partai itu sebelumnya telah sepakat untuk memotori pembentukan koalisi besar.

Dalam hal ini, Rommy mengaku mendapat informasi dari Nusron Wahid, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar sekaligus utusan tim pemenangan koalisi besar, bahwa Golkar ingin mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berpasangan dengan Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com