Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Buka Sinyal Kerja Sama Politik dengan PPP Usai Usung Ganjar Capres

Kompas.com - 26/04/2023, 18:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyambut positif dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya pun membuka sinyal bagi PPP untuk kerja sama politik Pemilu 2024.

"Dengan penjelasan di atas, maka kerja sama dengan PPP sangat positif, dan semakin memperkuat energi kemenangan Pilpres 2024," kata Hasto kepada Kompas.com, Rabu (26/4/2023).

Hasto mengungkapkan, kedua partai memiliki rekam jejak yang sama, yaitu kesesuaian historis.

Baca juga: Setelah Usung Ganjar Capres, PPP Minta Jatah Cawapres

Selain itu, akar pembentukan PPP juga dianggap memiliki rekam jejak sejarah perjuangan Kemerdekaan Indonesia.

"Dari akar pembentukannya, PPP merupakan fusi dari Partai Nahdatul Ulama (NU), PERTI, PSII, dan PARMUSI," ujar Hasto

"Kesemuanya memiliki rekam jejak sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan NU, kedekatan secara ideologis, kultural dan basis pemilih menjadikan NU dan PDI Perjuangan memiliki ikatan persaudaraan kebangsaan," katanya lagi.

Di luar itu, Hasto mengungkapkan, kedua partai juga memiliki nasib yang sama pada masa Orde Baru.

Saat itu, PPP dan PDI-P disebut menjadi representasi partai tertindas.

"Sehingga terbangun emotional bonding di antara kedua partai dalam suatu hubungan yang unik, yang disatukan oleh perasaan senasib sepenanggungan," ujarnya.

Baca juga: Setelah PPP Usung Ganjar Capres, Mardiono Akan Temui Megawati dan Jokowi

"Karena itulah tidak heran, ketika PDI Pro Megawati tidak bisa ikut Pemilu pada tahun 1997, muncul gerakan arus bawah ‘Mega Bintang’. Kesemuanya menunjukkan bahwa PDI Perjuangan dan PPP digembleng oleh sejarah, telah melewati pahit getirnya politik," kata Hasto lagi.

Hasto mengatakan, usai reformasi, kerja sama PDI-P dan PPP terus berlanjut hingga Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh MPR.

Kerja sama tokoh PDI-P dan PPP itu dinilai berjalan baik bagi pemerintahan saat itu.

"Demikian pula dengan Almarhum Mbah Maimoen. Komunikasi Ibu Mega dan Mbah Maimoen sudah masuk dalam hubungan batin, menggunakan alam pikir dan rasa yang berpadu karena kesadaran historis dan arah bagi kepentingan masa depan bangsa," kata Hasto.

Demikian halnya, menurut Hasto, ditinjau dari aspek elektoral, kerja sama dengan PPP akan memperluas basis pemilih dan mencerminkan gambaran Indonesia.

Baca juga: PPP Resmi Dukung Ganjar sebagai Capres, Apa Alasannya?

Halaman:


Terkini Lainnya

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Nasional
Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com