Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas Perempuan Terima 4.371 Pengaduan Sepanjang Tahun 2022

Kompas.com - 13/04/2023, 22:01 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat telah menerima 4.371 pengaduan sepanjang tahun 2022.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengatakan, jumlah tersebut mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan.

"Ada 4.371 kasus pengaduan ke Komnas Perempuan, jumlah pengaduan ini hampir sama dengan tahun 2021, yaitu 4.322 kasus," ujar Mariana dalam konferensi pers Laporan Tahunan Komnas Perempuan, Kamis (13/4/2023).

Dari jumlah tersebut, Mariana mengungkapkan, kasus kekerasan berbasis gender mendominasi dengan jumlah 79 persen.

Namun, tidak menerangkan kasus lainnya yang termasuk dalam pengaduan tersebut.

Baca juga: Komnas Perempuan Akui Sempat Alami Persekusi karena Rekomendasi Pelecehan Seksual Putri Candrawathi

Mariana hanya mengatakan, dari total aduan, terdapat 77 persen yang disikapi oleh Komnas Perempuan.

"Penyikapan kasus ini naik 30 persen dari total penyikapan tahun sebelumnya dalam bentuk surat lapor, surat rujukan, surat klarifikasi, surat rekomendasi dan surat pengaduan," kata Mariana.

Capaian lainnya dari Komnas Perempuan di tahun 2022 adalah pembangunan pengetahuan mulai dari produk catatan tahunan (Catahu) dan laporan pemantauan kebijakan diskriminatif.

Selain itu, sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan Komnas Perempuan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"21 kebijakan nasional dan daerah mengadopsi masukan Komnas Perempuan," ujar Mariana.

Sedangkan tata kelola kelembagaan, nilai kinerja anggaran kumulatif mencapai 92,94 persen, dan penyerapan anggaran 96,3 persen.

Baca juga: Komnas Perempuan Sebut Masih Ada SDM-nya Dibayar di Bawah UMP Jakarta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok E-mail Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok E-mail Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com