Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Chatting" dengan Karo Hukum ESDM, Wakil Ketua KPK Klaim sebagai Sahabat

Kompas.com - 13/04/2023, 08:15 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Percakapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) M Idris Froyoto Sihite beredar di media sosial.

Sebanyak tiga tangkapan layar percakapan mereka dibocorkan akun Twitter @dimdim0783.

Dalam pesan itu, Tanak menghubungi Idris terlebih dahulu pada Rabu (12/10/2022) sekitar pukul 19.51.

“Selamat malam Pak Karo, bisa telepon. Salam Sehat J. Tanak,” bunyi pesan tersebut sebagaimana dikutip pada Rabu (12/4/2023).

Baca juga: Ketika Para Sesepuh KPK Turun Gunung, Minta Firli Dicopot dan Ancam Lapor Polisi...

Kompas.com mencocokkan nomor ponsel yang tercantum dalam pesan tersebut dengan nomor ponsel Tanak yang kerap dihubungi untuk dimintai konfirmasi oleh media. Nomor tersebut sama.

Menanggapi pesan Tanak, Idris Sihite baru merespons pada pukul 21.26.28.

“Malam Pa,” balas Idris.

Setelah itu, pada Rabu (19/10/2023), Tanak dan Idris kembali berbalas pesan.

Tanak membicarakan terkait mencari uang, membuka kantor, hingga bermain di belakang layar.

Baca juga: Soal Aduan Brigjen Endar, Dewas Sudah Klarifikasi 5 Pimpinan KPK, Termasuk Firli Bahuri

“Waduh, masih bisalah kita cari duit, saya sudah buka kantor dengan teman, tapi saya masih main di belakang layar, kita bisa bergabunglah main di belakang layar,” tulis Tanak dilanjutkan emoji tersenyum.

“RHS cuma untuk konsumsi kita saja,” kata Tanak kembali dilanjutkan dengan emoji.

Menanggapi pesan ini, Idris hanya menulis singkat.

“Mantaaaaap Pak,” balasnya.

Tanak kemudian melanjutkan percakapan. Ia membicarakan persoalan terlambat, permintaan teman-teman untuk membantu di perusahaan.

Ia juga menyebut tidak ada pimpinan di Kejaksaan yang memperhatikan.

Baca juga: Brigjen Endar Duga Firli Bahuri Punya Konflik Kepentingan, Bocorkan Penyelidikan Korupsi di ESDM

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com