Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Anggap Koalisi Besar Dibentuk agar Pilpres 1 Putaran, PDI-P Berpeluang Jadi Kunci

Kompas.com - 09/04/2023, 12:28 WIB
Vitorio Mantalean,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menilai bahwa upaya pembentukan koalisi besar berangkat dari sejumlah pertimbangan praktis untuk Pilpres 2024.

Sebagai informasi, koalisi besar ini dijajaki oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digawangi Golkar, PAN, dan PPP serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang digawangi Gerindra dan PKB.

Presiden RI Joko Widodo merestui pembentukan koalisi besar ini dan PDI-P juga tak menutup peluang bergabung.

"Dalam kacamata para elite, kebutuhan koalisi besar ingin dilakukan atas dasar pertimbangan, pertama, perlunya calon presiden dan wakil presiden yang dapat melanjutkan agenda pembangunan Pak Jokowi di periode berikutnya," kata Aditya kepada Kompas.com, Minggu (9/4/2023).

Baca juga: Endorsement Jokowi Bukan Faktor Tunggal Kesuksesan Koalisi Besar

Aditya juga melihat bahwa para elite politik ini butuh memenangi Pilpres 2024 melalui sosok-sosok yang punya elektabilitas moncer.

"Sehingga, ada peluang agar pelaksanaan pilpres hanya dilakukan satu ronde saja. Argumennya tentu terkait dengan efisiensi anggaran pemilu," ujar Aditya.

Sejauh ini, angin tampak bertiup ke arah Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan RI yang dikesankan diberi endorsement politik dari Jokowi, selain juga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI-P.

Dua sosok ini memang menjadi langganan 3 besar politikus dengan elektabilitas tertinggi selain mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah didukung Nasdem, PKS, dan Demokrat.

"Namun demikian, faktor capres dan cawapres dalam penentuan dan kepastian koalisi besar ini adalah penting," ujar Aditya.

Baca juga: Zulhas Mengaku Siap ‘Wira-wiri’ untuk Proses Penjajakan Koalisi Besar

"Tidak mudah mencocokkan figur capres dan cawapres dengan peluang keterpilihan yang baik berdasarkan hasil banyak survei yang ada," ia melanjutkan.

Soal sosok capres yang kemungkinan diusung koalisi besar ini--seandainya jadi terbentuk--menjadi tantangan tersendiri sebab ada kans PDI-P turut bergabung.

PDI-P dianggap memiliki nilai tawar yang paling kuat sebagai partai politik pemenang Pemilu 2019 dan bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri.

"Ganjar untuk disandingkan dengan cawapres siapa pun yang populer, tentu punya peluang bagus karena elektabilitas Ganjar tinggi. Masalahnya di dalam PDI-P belum ada putusan dari kedua nama tersebut yang akan resmi dicalonkan," jelas Aditya.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan, dirinya setuju dengan wacana koalisi besar yang berisi gabungan antara KIB dan KIR untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Ya setuju," ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).

Baca juga: Respons Wacana Koalisi Besar, PDI-P Sebut Tak Akan Jalan Sendiri pada Pilpres 2024

Puan pun mengaku sudah melihat pernyataan Jokowi mengenai dukungan terhadap koalisi tersebut.

Terkait PDI-P yang tidak ikut hadir dalam pertemuan lima partai tersebut, Puan memastikan PDI-P akan hadir dalam kesempatan selanjutnya.

Sebab, kata dia, ketika KIB-KIR bertemu di markas PAN pada Minggu (2/4/2023), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sedang berhalangan hadir.

"Jadi insya Allah pada kesempatan yang lain PDI-Perjuangan akan hadir," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com