Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Impor 2 Juta Ton Beras untuk Antisipasi El Nino

Kompas.com - 06/04/2023, 13:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, kebijakan pemerintah mengimpor 2 juta ton beras dilakukan demi memenuhi cadangan beras nasional.

Ia menuturkan, stok cadangan beras harus dijaga karena Indonesia akan menghadapi el nino atau musim kering panjang yang berdampak pada produksi beras dalam negeri.

"(Impor) itu untuk cadangan Bulog, karena kemungkinan akan ada yang namanya el nino, kering panjang, sehingga Bulog dan Badan Pangan mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya," kata Jokowi seusai menanam padi di Tuban, Kamis (6/4/2023), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Mendag: Kalau Mau Murah, Beli Beras Bulog

Ia mengingatkan, impor ini dilakukan supaya Indonesia tidak perlu kebingungan untuk mengimpor beras dari luar negeri ketika sudah memasuki musim kering panjang kelak.

"Ini yang kita hindari karena el nino tidak hanya di Indonesia saja, di negara-negara (lain) itu juga terjadi," kata Jokowi.

Sebelumnya, ada kabar pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton dalam rangka pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Hal itu diketahui setelah adanya Surat Penugasan tertanggal 24 Maret 2023 oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo yang menugaskan Perum Bulog untuk segera mengimpor beras sebanyak 500.000 ton.

Baca juga: Khofifah Minta Pemkab Nganjuk Upayakan Ketersediaan Beras Medium

Dalam surat itu dituliskan, Bapanas menyatakan, penugasan impor beras kepada Bulog merupakan hasil rapat Bapanas dengan Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2023 dengan topik "Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H".

"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500.000 ton oertama dilaksanakan secepatnya," tulis Arief dalam suratnya.

Arief juga meminta Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri, terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023.

Saat dimintai konfirmasi, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal membenarkan surat tersebut.

Baca juga: HET Beras Dinilai Belum Efektif Atasi Fluktuasi Harga

Dia bilang, pihaknya sudah menerima surat penugasan untuk pengadaan beras dari luar negeri. "Benar, sudah ada penugasan dari Bapanas," kata Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com