Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana Bergabungnya KIB-KIR, Pengamat: Penentuan Capres-Cawapres Jadi Ujian Serius

Kompas.com - 04/04/2023, 12:56 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, akan ada ujian besar bagi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Indonesia Raya (KIR) jika benar-benar bergabung.

Ujian besar tersebut adalah penentuan figur calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bakal diusung koalisi besar tersebut untuk maju Pilpres 2024.

"Memang ujian koalisi besar ini, KIB dan KIR adalah soal siapa kira-kira capres dan cawapres yang akan diusung, ini akan menjadi ujian yang cukup serius," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/4/2023).

Baca juga: Jokowi Sebut KIB-KIR Cocok Bersatu, Golkar: Presiden Bilang Cocok, Ya Cocok Lah

Adi mengungkapkan, ujian besar tersebut tak lepas dari banyaknya ketua umum (ketum) partai-partai politik yang dimandatkan menjadi orang nomor satu maupun orang nomor dua di negeri ini.

Adapun KIB terdiri dari tiga partai, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara KIR terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Setidaknya kata Adi, ada tiga ketua umum parpol di dalam KIB-KIR yang diusung maju menjadi capres atau cawapres, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Persoalan capres dan cawapres tentu bukan perkara mudah. Di situlah kerumitan-kerumitan dan ujian dari koalisi besar ini nanti, yaitu tentang siapa pasangan capres dan cawapres yang akan diusung," tutur Adi.

Baca juga: PAN Sebut Peluang Kerja Sama KIB-KIR Terbuka Lebar

Adi menjelaskan, penentuan figur capres dan cawapres akan berpengaruh pada kekuatan KIB-KIR jika dihadapkan dengan koalisi perubahan yang telah serius mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Adi, jika KIB-KIR mendukung Ketua Umum Partai Gerindra yang sempat maju sebagai capres pas pilpres sebelumnya, maka kemungkinannya akan sedikit lebih unggul daripada Anies.

Hal ini kata Adi, mengacu pada hasil survei yang menunjukkan adanya peningkatan elektabilitas untuk Prabowo dalam beberapa kali survei.

Potensi akan lebih besar jika PDIP turut bergabung dengan KIB-KIR dan mengusung kadet-kader yang diunggulkan.

"Atau misalnya KIB-KIR sangat mungkin bergabung di dalamnya ada PDIP, PDIP bisa mengusulkan nama besar seperti Ganjar Pranowo misalnya, itu bisa menjadi variabel untuk bisa dilihat oleh publik kira-kira lebih kuat mana antara perubahan atau KIB KIR," jelas Adi.

Baca juga: KIB dan KIR Disebut Cocok Bersatu Jadi Koalisi Besar, PPP: Bisa Saja

Sebelumnya diberitakan, terbentuknya koalisi besar dari KIB-KIR untuk 2024 sangat terbuka lebar. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi.

Pasalnya, semua partai politik di dalam kedua koalisi tersebut memiliki kesamaan pemikiran dan kepentingan.

Menurut Viva, acara silaturahmi Ramadhan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di markas PAN kemarin adalah bagian penting dari upaya penyatuan KIB dan KIR.

Dia berharap, ada kemajuan dalam memuluskan kerja sama atau koalisi lima partai. Viva meyakini akan ada banyak keuntungan elektoral dari koalisi jika kerja sama ini terjadi.

"Bagaimana peluangnya? Masih terbuka lebar. Karena dari hasil diskusi kemarin ada banyak persamaan pemikiran dan kepentingan dari lima partai politik," ujar Viva saat dimintai konfirmasi, Senin (3/4/2023).

Baca juga: Prabowo Sebut KIB dan KIR Satu Frekuensi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri langsung melontarkan kata "cocok" seandainya dua koalisi itu bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” ujar Jokowi usai acara di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com