Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut KIB-KIR Cocok Bersatu, Golkar: Presiden Bilang Cocok, Ya Cocok Lah

Kompas.com - 04/04/2023, 03:41 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyinggung pendapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) cocok apabila bersatu.

Doli mengatakan, Golkar menyambut baik dan bersyukur akan pendapat Jokowi tersebut.

"Ya kalau Pak Presiden saja bilang cocok, masa kita bilang enggak cocok? Kan gitu. Kalau Pak Jokowi bilang cocok, ya cocok lah kita, alhamdulillah," ujar Doli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Doli mengungkapkan, setiap partai politik pasti ingin meraih kemenangan dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga: Jokowi Minta Tak Dikaitkan dengan Pilpres dan Koalisi, Pengamat: Omong Kosong...

Oleh karena itu, untuk meraih kemenangan di Pemilu 2024, mereka membutuhkan energi yang cukup besar.

"Nah energi itu adalah bagaimana kalau sebanyak mungkin kita bisa membangun koalisi dengan partai-partai lain. Apalagi dalam pilpres itu, dalam UU itu diatur bahwa pencalonan capres dan cawapres itu oleh parpol atau gabungan parpol," katanya.

Doli mengatakan, apabila ada banyak partai di dalam suatu koalisi, maka peluang menangnya jadi semakin besar.

Menurutnya, sebuah pemerintahan juga bisa memiliki kesamaan visi dan platform jika sudah membentuk koalisi besar sejak awal, sehingga pemerintahan bisa berjalan stabil.

Baca juga: KIB dan KIR Disebut Cocok Bersatu Jadi Koalisi Besar, PPP: Bisa Saja

Maka dari itu, kata Doli, pertemuan antara KIB dan koalisi KIR tidak cukup hanya satu kali saja.

"Koalisi ini kalau terbentuk ya tadi, platformnya apa. Kami tadi KIB sudah punya platform sendiri. Tentu KKIR juga begitu, bagaimana ini menyamakan frekuensi dulu. Kemudian nanti baru bicara, toh juga sama kan yang ditunggu-tunggu soal capres dan cawapresnya," ujar Doli.

Sebelumnya, Presiden Jokowi langsung melontarkan kata cocok seandainya KIB dan koalisi KIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

Adapun KIB merupakan gabungan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara KIR bentukan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” ujar Jokowi usai acara “Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI” yang digelar di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Baca juga: Jika KIB dan KIR Digabung, Jokowi: Cocok tapi Terserah Ketua Partainya

Namun, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut campur terkait penggabungan koalisi.

“Yang berbicara itu ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja,” kata Jokowi.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mau menjawab secara gamblang terkait rencana penggabungan KIB dan koalisi KIR.

“Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti akan intens,” kata Prabowo.

Adapun acara silaturahmi yang diprakarsai PAN itu dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah.

Kemudian, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto; Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto; Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono; dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Prabowo Sebut KIB dan KIR Satu Frekuensi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com