Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penolakan Timnas Israel Dinilai Tak Berdasar, Pakar Singgung Ajang IPU 2022 di Bali

Kompas.com - 27/03/2023, 15:43 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Suara penolakan dari sejumlah kelompok dan politikus terhadap tim nasional (timnas) sepakbola Israel yang bakal berlaga dalam ajang Piala Dunia U-20 pada tanggal 20 Mei-11 Juni 2023 mendatang di Indonesia dinilai tidak memiliki dasar jelas.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, pada Maret 2022 lalu perwakilan parlemen Israel (Knesset) bisa hadir dalam kegiatan Sidang Majelis Uni Inter Parlemen (Inter-Parliamentary Union) ke-144 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali.

Hikmahanto mengatakan, saat itu tidak terdapat gelombang penolakan terhadap kehadiran perwakilan anggota parlemen Israel, seperti yang terjadi saat ini terhadap timnas sepakbola.

Maka dari itu, Hikmahanto menilai Indonesia sebagai tuan rumah tidak memiliki kendali atas siapa yang diundang oleh penyelenggara (organizer) event internasional, seperti Piala Dunia U-20 yang menjadi perhelatan Federasi Asosiasi Sepakbola Dunia (FIFA) ataupun IPU.

Baca juga: Sayangkan Sikap Politikus Tolak Timnas Israel, Pengamat: Yang Ditentang Harusnya Kebijakan Zionis Israel

"Sepanjang Indonesia telah menyatakan diri bersedia menjadi tuan rumah, maka Indonesia harus mengambil risiko untuk tidak menolak siapapun anggota dari penyelenggara event internasional," kata Hikmahanto dalam siaran pers, Senin (27/3/2023).

Hikmahanto mengatakan, seharusnya yang ditentang oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia ialah kebijakan zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina.

Selain itu, Indonesia seharusnya menentang sikap Israel yang mempertahankan wilayah yang diduduki dengan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.

"Penolakan Timnas Israel oleh sebagian masyarakat di Indonesia, sejumlah Kepala Daerah maupun politikus patut disayangkan. Yang ditentang seharusnya adalah kebijakan pemerintah zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina," ujar Hikmahanto.

Baca juga: Soal Penolakan Timnas Israel U-20, Gubernur Bali: Itu Bukan Sikap Saya, tapi...

Ia mengatakan, penentangan terhadap kebijakan pemerintah zionis Israel yang menjajah bangsa Palestina itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yakni penjajahan harus dihapuskan.

Nantinya, bila suatu saat pemerintah Israel sudah mengakui kemerdekaan bangsa Palestina dan mengembalikan tanah mereka, Indonesia pun tidak bisa tak mengakui negara Israel dan menjalin hubungan diplomatik.

"Ini karena Israel tidak lagi melakukan penjajahan," ucap Hikmahanto.

Hikmahanto juga menilai sikap penolakan kedatangan timnas Israel untuk bertanding di Indonesia berlebihan.

Sebab mengingat Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun beberapa waktu lalu menyatakan tidak keberatan bila timnas Israel bertanding di Indonesia.

Baca juga: Kronologi Israel Bisa Tampil di Piala Dunia U20 2023: Bikin Kejutan Lolos Kualifikasi Zona Eropa

Pihaknya menyerahkan keputusan pada Indonesia terkait kedatangan tersebut.

Ia mengatakan, kepesertaan masing-masing negara yang ikut serta dalam event bergengsi tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah suka atau tidak suka.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com