Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/03/2023, 16:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga, Muhadjir Effendy mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md bakal menemui Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam waktu dekat.

Ia menyampaikan, pertemuan itu akan membahas terkait kedatangan tim nasional (timnas) Israel ke Indonesia dalam ajang Piala Dunia U-20 pada tanggal 20 Mei - 11 Juni 2023.

Muhadjir menambahkan, Menko Polhukam nantinya akan membahas masalah keamanan ketika tim Israel datang ke Indonesia.

"Memang ada undangan dari MUI. Dalam waktu dekat Pak Menko Polhukam akan memenuhi undangan tersebut," kata Muhadjir kepada Kompas.com, Kamis (23/3/2023).

Baca juga: Ganjar Tolak Israel Main di Piala Dunia U-20 di Indonesia, Begini Alasannya

Muhadjir yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini menyebutkan bahwa dirinya telah lebih dulu datang ke MUI untuk membahas masalah yang sama.

Pasalnya, MUI memang sempat meminta penjelasan dari berbagai pihak termasuk Plt Menpora untuk menjelaskan posisi Indonesia mengenai keikutsertaan timnas Israel.

"Sebetulnya sebelum MUI mengundang, saya sudah datang ke kantor MUI. (Saya datang ke kantor MUI) Sore setelah saya serah terima (jabatan) sebagai Plt Menpora," jelas Muhadjir.

Sebelumnya diberitakan, MUI tidak mau mengambil sikap secara terburu-buru terkait kedatangan timnas Israel.

Baca juga: Piala Dunia U20 2023, Asprov PSSI Sulsel Pertanyakan Penolakan Israel

Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud mengatakan, pihaknya ingin mendengar penjelasan terlebih dahulu dari sejumlah pihak.

Pihak-pihak tersebut, yakni dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. P. Marsudi, Menko Polhukam Mahfud Md, Plt Menpora Muhadjir Effendy, PSSI, dan ormas-ormas islam yang tergabung di MUI.

Marsudi menyampaikan, selain sebagai menteri koordinator, Mahfud juga merupakan ahli hukum. Ia meyakini Mahfud MD bisa memberikan pandangan yang luas dari sisi hukum.

"Kita ingin mendengar terlebih dahulu penjelasan dari Menteri Luar Negeri seperti apa," tutur dia dalam siaran pers, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Piala Dunia U20 2023: Akmal Minta Semua Pihak Bijak Menanggapi Kehadiran Timnas Israel

Sejatinya, Palestina tidak menolak maupun setuju atas kemenangan Timnas Israel ke Indonesia. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun menyatakan, pihaknya menyerahkan keputusan pada Indonesia terkait kedatangan 'rivalnya' tersebut.

Ia menuturkan, kepesertaan masing-masing negara yang ikut serta dalam event bergengsi tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah suka atau tidak suka.

"Tentu saja kepesertaan masing-masing negara yang ikut dalam event ini tidak ada keterkaitannya dengan masalah suka atau tidak suka dengan negara-negara yang ikut serta tersebut," kata Zuhair dalam konferensi pers di Kedubes Palestina, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Piala Dunia U20, Kerugian Sepak Bola Indonesia jika Menolak Israel

Zuhair menyampaikan, setiap federasi sepak bola di dunia memiliki ketentuannya masing-masing pada kompetisi yang digelarnya. Adapun kedatangan timnas Israel ke Indonesia merupakan bagian dari kompetisi yang sudah berjalan dengan berbagai aturan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan Piala Dunia FIFA U-20 yang akan digelar di dalam negeri, ia tahu Indonesia pun telah mengikuti aturan yang berlaku sebagai tuan rumah penyelenggaraan piala dunia ini. Artinya, Indonesia hanya memfasilitasi event tersebut.

"Kita tahu bahwa masing-masing federasi di dunia ini memiliki aturan-aturannya sendiri termasuk FIFA. Dalam kaitan ini kita tahu bahwa Indonesia telah berhasil memenangkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan dunia U-20," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita 'Clear'-kan Dulu dengan MK

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita "Clear"-kan Dulu dengan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Nasional
Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Nasional
Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Nasional
Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Nasional
Puan Maharani Susul Pengurus DPP PDI-P ke Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar

Puan Maharani Susul Pengurus DPP PDI-P ke Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar

Nasional
Windy Idol Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap di MA

Windy Idol Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap di MA

Nasional
KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

Nasional
Bencana Mei 1998 dan 2023 dalam Berita Kompas

Bencana Mei 1998 dan 2023 dalam Berita Kompas

Nasional
BRIN Sanksi Thomas Djamaluddin Minta Maaf Terbuka Buntut Kasus Ancaman ke Warga Muhammadiyah

BRIN Sanksi Thomas Djamaluddin Minta Maaf Terbuka Buntut Kasus Ancaman ke Warga Muhammadiyah

Nasional
Putusan MK Diduga Bocor, KSP: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan Atur Sistem Pemilu

Putusan MK Diduga Bocor, KSP: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan Atur Sistem Pemilu

Nasional
Pimpinan PDI-P Sambangi Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar sebagai Capres

Pimpinan PDI-P Sambangi Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar sebagai Capres

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Dukung Partai-Kandidat Tertentu Saat Pemilu Dinilai Tak Netral

Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Dukung Partai-Kandidat Tertentu Saat Pemilu Dinilai Tak Netral

Nasional
Tunggu Luhut Pulang ke Indonesia, Sidang Haris Azhar dan Fatia Ditunda

Tunggu Luhut Pulang ke Indonesia, Sidang Haris Azhar dan Fatia Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com