Deteksi Dini Teroris Masuk Partai Politik

DI DUNIA politik ada indikasi teroris. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan ada pihak yang terafiliasi kelompok terorisme masuk menjadi anggota partai politik (parpol).

Dalam dialog kebangsaan BNPT, KPU, dan Bawaslu bersama partai politik di Jakarta, Senin 13 Maret 2023, Kepala BNPT Boy Rafli Amar menjelaskan “Memang kita sudah dapat masukan-masukan dari awal dan Insya Allah yang lolos ini adalah sifatnya clear. Jadi yang beberapa tidak lolos itu yang hari ini kami katakan ada indikasi."

Walau baru tahap indikasi, terorisme adalah hal mengerikan. Lantaran terorisme adalah perbuatan yang menimbulkan teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban massal atau kerusakan dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Menurut data Global Terrorism Database, ada 638 insiden terorisme di Indonesia sejak 2000 hingga 2020. Pada periode tersebut, insiden terorisme paling banyak terjadi pada 2001 dengan total 106 insiden. Sementara, insiden terorisme paling sedikit pada 2007, yaitu sebanyak 2 kali.

Sementara Global Terrorism Index (GTI) 2022 menunjukkan, Indonesia menempati peringkat ke-24 dari daftar negara paling terdampak terorisme. Skor indeks terorisme global 2022 Indonesia tercatat memiliki skor 5,5 poin.

Politik Anonim

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia, bagaimanapun, tidak boleh membatasi warga negara maupun parpol dalam melakukan pertarungan di ajang pemilihan umum. Namun persoalan pelik muncul ketika indikasi teroris ada dalam pusaran pertarungan politik demikian.

Semula, aksi-aksi teror yang digunakan teroris berupa selebaran, telepon, bom, bahkan bom bunuh diri. Namun apa yang diindikasikan BNPT teroris masuk parpol, karuan saja ini dijadikan alat yang jauh sangat berbahaya.

Lewat pertarungan “resmi” ini, mereka terus melakukan teror secara halus dan pelan-pelan. Mereka akan tetap berpegang teguh pada tujuan tunggalnya.

Tujuan tunggal mereka –baik lewat cara menyebar bom maupun partai politik- adalah untuk melumpuhkan otoritas pemerintah, sehingga dapat menerapkan mazhab aliran yang dianut kelompok terorisme.

Dalam politik, tujuan mereka sangat mungkin tidak mengangkang begitu gamblang. Maka mereka main secara halus terhadap etika politik dan akal sehat, politik pembunuhan karakter, sangat mungkin juga main politik uang dan politik dagang sapi, ataupun politik kambing hitam.

Dengan demikian, politik dijadikan obyek kawasan dengan menguasai anonim-anonim.

Sebutlah ketika tokoh keagamaan yang juga Presiden ke-4 Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid, mendefinisikan bahwa: “yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan, " justru oleh kaum teroris bahwa politik adalah anonim.

Maka bila politik adalah kawasan anonim, kelanjutannya tidak ada rasa pribadi. Inilah permainan yang sangat berbahaya dan mematikan, karena dalam dunia yang begini sudah tidak dibutuhkan lagi “pribadi-pribadi”.

Dari sana pola perjuangan ataupun aksi-aksi massa, menjadi totalitas menjalankan misi dan visi. Dan kita tahu: visi dan misi mereka merubah idelogi bangsa ini.

Memainkan media sosial

Ada hal yang tidak boleh diabaikan begitu saja bahwa proses radikalisasi melalui media sosial atau internet perlu diberikan perhatian yang lebih besar, mengingat sebagian besar serangan teror yang dilakukan oleh pelaku tunggal atau lone wolf.

“Sebagian besar pelakunya menjadi korban dari proses radikalisasi melalui media sosial atau internet,” kata Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD (Kompas.com, 14/3/2023).

Kasus teror di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Januari 2016 lalu, memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasinya.

Berdasarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) BNPT, sejak 2015 lalu sudah ada 17 kasus terorisme yang memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasinya.

Pada 3 April 2021 saja, Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran konten radikalisme terorisme sejumlah 20.453 konten yang tersebar di situs internet, serta beragam platform media sosial.

Nunung Prajarto dalam artikelnya di Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul “Terorisme dan Media Massa: Debat Keterlibatan Media” memberikan analisis peta aktivitas terorisme dan peta posisi peran media.

Dimatrikskan oleh Nunung suatu garis relasi antara terorisme dan media sosial maupun media massa.

Atas dasar tersebut, pencermatan terhadap media dalam koverasi mereka terhadap terorisme menjadi lebih mudah dilakukan dan memberi manfaat pada pihak-pihak, termasuk pemerintah yang berupaya menentang terorisme.

Dalam relasi ini, Sctrmid menjelaskan bahwa terorisme kemudian tak boleh sekadar dipandang sebagai bentuk kekerasan belaka, namun wujud dari kombinasi antara propaganda dan kekerasan (Sctrmid dan de Graaf, 1982:14).

Pada tingkat ini, teroris menyusun dan memanfaatkan strategi media mereka. Hal ini menjadi gamblang manakala mantan narapidana teroris, Haris Amir Falah, memberi pengakuan yang disiarkan secara luas oleh pers.

Amir Falah mengaku: "Ada beberapa media yang menjadi alat yang mereka lakukan secara intensif (melakukan pembinaan) misalnya Telegram, atau juga di medsos lain di Facebook juga saya rasa digunakan."

Tidak hanya bangsa ini, bangsa mana pun yang cintai damai, masih teringat pada peristiwa tahun 2000 dan tahun 2001. Inilah tahun yang mencekam dan berdarah di mana terjadi peristiwa bom Bali terjadi.

Aksis terorisme ini mencabik-cabik ketentraman dan merusak kedamaian bangsa Indonesia, demikian mengerikan.

Namun dua dasawarsa lebih peristiwa itu berlalu, masih saja (tanda-tanda) terorisme masih hidup.

Kendati demikian berbagai upaya telah ditempuh untuk mencegah dan memberantas terorisme. Antara lain melalui dua pendekatan kebijakan.

Pertama, melalui penegakan hukum agar penanggulangan tindak pidana terorisme dapat ganjaran yang setimpal. Dan kedua, pendekatan kebijakan berbasis ideologi.

Pemberantasan terorisme di Indonesia harus ditopang oleh kesadaran semua elemen bangsa berperan aktif. Untuk itu pers ataupun media massa terpanggil pula untuk menghadapi persoalan bangsa ini, dengan memainkan peran “tidak meliput” ancaman-ancaman terorisme.