Wapres: Warga Desa Lebih Terdampak Perubahan Iklim ketimbang Kota

PELALAWAN, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, masyarakat desa memiliki tantangan yang lebih berat dalam menghadapi dampak perubahan iklim ketimbang masyarakat kota.

Hal ini ia sampaikan saat memghadiri peringatan Hari Desa Asri Nusantara di Lapanga Bola Desa Makmur, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin (20/3/2023).

"Saya perlu mengingatkan bahwa perubahan iklim memberikan dampak negatif yang tidak berimbang bagi masyarakat desa, dibandingkan masyarakat kota. Masyarakat desa menghadapi tantangan yang lebih berat," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

Baca juga: Suara Jokowi-Maruf Amin soal Menkominfo Johnny Plate Terseret Korupsi

Menurut Ma'ruf, masyarakat desa lebih rapuh dalam menghadapi bencana iklim apabila dibandingkan masyarakat perkotaan karena sangat bergantung pada alam untuk kehidupan mereka.

Ia menuturkan, perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan kondisi alam yang memicu pergeseran aktivitas ekonomi dan sosial secara drastis dan berbiaya tinggi.

"Ekonomi desa yang bersemi melalui bidang pertanian, kehutanan dan pariwisata mendapatkan pukulan hebat akibat serangan hama pertanian, perubahan lokasi cocok tanam, bencana banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan," kata Ma'ruf.

Kondisi itu diperparah oleh masalah sosial-ekonomi, geografis, dan demografis yang memang sudah ada di desa, seperti keterbatasan aktivitas fisik dan akses ekonomi, kemiskinan ekstrem, stunting, hingga populasi lansia yang tinggi.

"Oleh sebab itu, pemerintah desa mesti mendapatkan penguatan kapasitas institusional dalam rangka mengantisipasi, merencanakan aksi, serta merespons tantangan perubahan iklim," kata Ma'ruf.

Ia pun mendorong pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, antara lain, masyarakat desa, tokoh agama, tokoh adat, BUMDes dalam mitigasi dampak perubahan iklim.

Baca juga: Anak Wapres Maruf Amin Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unesa

Terlebih, Undang-Undang Desa juga sudah mengatur dua kewenangan pokok bagi pemerintah desa yakni kewenangan berskala lokal (asas subsidiaritas) dan pengakuan terhadap hak asal usul (asas rekognisi).

"Dengan penguatan kapasitas dan kolaborasi multipihak, diharapkan desa mampu mengimplementasikan pembangunan hijau yang inklusif sesuai keunikan tantangan dan kebutuhan di tiap-tiap desa," kata dia.

Kendati demikian, Ma'ruf juga menekankan bahwa masalah perubahan iklim merupakan persoalan seluruh umat manusia yang solusinya bisa dimulai dengan langkah kecil yang dilakukan setiap individu.

"Gerakan bersama tersebut juga akan berkontribusi menyelamatkan ekonomi negara karena perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah per tahun," kata Ma'ruf.