Anies Sebut Ada Menko yang Dukung Ubah Konstitusi, Ngabalin: Saya Tidak Temukan yang Begitu

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) sekaligus politisi Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin mengaku tidak pernah menemukan ada Menteri Koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi selama dirinya bekerja di lingkaran istana.

Hal itu disampaikan Ngabalin menanggapi pernyataan Anies Baswedan yang menyebutkan bahwa ada Menko yang mendukung adanya perubahan konstitusi dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

"Selama saya di kantor KSP, saya tidak menemukan ada satu pejabat pemerintah, baik menteri, menko punya perkataan yang begitu," kata Ngabalin saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (19/3/2023).

Ngabalin justru mempertanyakan data yang diperoleh mantan gubernur DKI Jakarta itu sehingga berani menyatakan ada menko ingin ubah konstitusi.

Baca juga: Respons SMS Blast Bawaslu Soal Anies, Demokrat Singgung Pejabat Kampanye Sambilan

Ia berpandangan, pernyataan yang dilontarkan Anies Baswedan itu semata-mata dilakukan untuk kepentingan politik demi popularitas semata.

"Jadi kalau ada orang yang menggunakan, data, narasi, diksi yang dibuat-buat saja untuk kepentingan publik dan popularitas elektabilitas saya kira itu, nanti rakyat yang menilai," kata Ngabalin.

Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto enggan mengomentari lebih jauh pernyataan adanya seorang Menko yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi.

Baca juga: Anies Sebut Tak Lama Lagi Ada Partai Keempat yang Gabung ke Koalisi Perubahan

Ia menyatakan, ada empat Menko yang ada dalam pemerintahan. selain Menko Perekonomian, ada juga Menko Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Polhukam), Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves).

"Menko ada empat,” kata Airlangga singkat sesat akan meninggalkan Kantor DPP Partai Golkar.

Diberitakan sebelumnya, Anies mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator.

"Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan 'mari kita ubah konstitusi', tak pernah kita bayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan?" kata Anies, Kamis lalu.

Baca juga: Anies Kritik Ada Menko Terang-terangan Dukung Perubahan Konstitusi

"Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, enggak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci ini, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak orang yang mau mendukung," imbuh Anies.

Hal ini disampaikan saat berbicara soal banyaknya pertanyaan yang ia terima mengenai apakah kualitas demokrasi menurun atau tidak.

Namun demikian, Anies menilai, situasi saat ini bukanlah tanda demokrasi turun, tetapi justru orang yang tak berkomitmen pada demokrasi yang lebih berani mengungkapkan pikirannya.

"Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi, kualitas demokrasi kita tidak turun, hanya orang-orang yang commit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu," kata dia.

Mantan gubernur DKI Jakarta menyatakan, praktik tersebut harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998.

Anies juga berkata bahwa setiap aturan terus dijaga dan dihormati demi masa depan yang lebih baik.

"Yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan," ujar Anies.

Saat diwawancarai selepas acara, Anies enggan mengungkapkan menteri koordinator yang ia maksud dalam pidatonya tersebut.

"(Pernyataan di acara) itu saja dipakai," kata dia.