Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Irwan P Ratu Bangsawan
Penulis dan Pamong Budaya di Disdikbud Banyuasin

Mahasiswa PJJ Hukum Universitas Siber Muhammadiyah, Yogyakarta

Menakar Hukum yang Berkeadilan

Kompas.com - 16/03/2023, 16:37 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat dalam menciptakan kultur hukum yang berkeadilan. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan memperjuangkan hak-hak mereka dengan cara yang legal dan proporsional.

Masyarakat juga perlu turut serta dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja lembaga penegak hukum.

Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan kultur hukum yang berkeadilan di Indonesia. Salah satunya adalah memastikan bahwa hukum diterapkan secara merata, tanpa diskriminasi apapun.

Hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu terhadap latar belakang sosial, ekonomi, atau politik seseorang.

Selain itu, perlu juga meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Banyak masyarakat yang sulit mendapatkan akses keadilan karena terkendala faktor biaya atau jarak.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat memperoleh akses keadilan yang sama.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat.

Dengan adanya kultur hukum yang berkeadilan, diharapkan Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan stabil.

Kultur hukum yang berkeadilan juga dapat menjadi landasan yang kokoh untuk memperkuat demokrasi, memajukan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka mencapai kultur hukum yang berkeadilan, diperlukan peran aktif dan tanggung jawab dari semua pihak.

Pemerintah harus memastikan bahwa lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dan profesional, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau kekuasaan.

Masyarakat harus meningkatkan kesadaran hukum dan memperjuangkan hak-hak mereka secara proporsional dan legal.

Selain itu, diperlukan juga dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, kultur hukum yang berkeadilan juga memiliki arti penting dalam membangun hubungan antarbangsa yang harmonis dan berkeadilan.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki potensi besar di bidang ekonomi dan politik, harus memastikan bahwa sistem hukum yang ada mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua warga negaranya, serta memenuhi standar internasional yang berlaku.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com