Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Resmikan Tambak Budi Daya Udang 60 Hektar di Kebumen

Kompas.com - 09/03/2023, 13:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan tambak budi daya udang berbasis kawasan seluas 60 hektar di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

Jokowi berharap, tambak tersebut dapat menghasilkan sedikitnya 40 ton udang pada setiap 1 hektar lahan tambak tersebut.

"Di tambak udang yang berbasis kawasan ini, telah diselesaikan ini kurang lebih 60 hektar yang akan menghasilkan udang 1 hektarnya kurang lebih kita harapkan di atas 40 ton," kata Jokowi, Kamis, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Blusukan ke Pasar Petanahan Kebumen Bareng Prabowo, Jokowi Dikerubuti Warga

Jokowi mengatakan, kawasan budi daya udang yang menghabiskan anggaran Rp 175 miliar ini semestinya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain.

Sebab, menurut dia, tambak ini memiliki manajemen yang detail untuk membudidaya udang vaname yang memerlukan air jernih.

"Manajemen modern yang kita lihat sekarang ini bisa nantinya di-copy untuk diterapkan di daerah lain," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Akan Bangun Tambak Budi Daya Udang di Waingapu Seluas 1.800 hektar

Dikutip dari situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, tambak ini dibangun di atas lahan 100 hektar, tetapi baru 60 hektar lahan yang dimanfaatkan.

Tambak ini disebut menerapkan konsep ramah lingkungan dan menggunakan sejumlah teknologi, seperti penerapan tandon, saluran inlet dan outlet terpisah, penerapan IPAL, peningkatan padat tebar, pengaturan petak pemeliharaan, mekanisasi seperti kincir dan pompa, serta manajemen kesehatan ikan dan udang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com