Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ada Sungai yang Tiap Tahun Banjir di Pinggirnya Ramai Bangunan, Bappeda Apa Gunanya?

Kompas.com - 02/03/2023, 12:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung soal permukiman dan bangunan yang masih banyak didirikan di kawasan tepi sungai yang banjir setiap tahun.

Ia lantas mempertanyakan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) saat mengimplementasikan kebijakan perencanaan pembangunan di lapangan.

"Enggak bisa jelas-jelas ada sungai yang setiap tahun banjir di pinggirnya malah kemeriyek (berkumpul ramai) bangunan-bangunan, berbondong-bondong malah didirikan bangunan di situ dan dibiarkan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

"Ini yang sering saya lihat di lapangan. Itu tiap hari saya lihat di lapangan. Bappeda itu ada gunanya? Bappeda itu perencanaan tetapi kadang sudah ada perencanaan tapi implementasi pelaksanaan di lapangan tidak di awasi, tidak di kontrol dan monitor. Kelemahan kita ada di situ," ujar Presiden.

Baca juga: Soal Penggantian Zainudin Amali, Jokowi: Suratnya Belum Ada Kok Diganti...

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta agar pemerintah daerah memasukkan risiko bencana alam dalam rencana pembangunan dan investasinya.

Dengan demikian, daerah memiliki perencanaan jelas di lapangan soal kawasan mana yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun.

Kepala Negara pun menyinggung soal tata ruang dan konstruksi bangunan yang ada di lingkungan masyarakat.

Menurut Jokowi, Dinas Pembangunan Umum dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah harus benar-benar mempersiapkan tata ruang dengan jelas.

Baca juga: Jokowi: Peringatan Dini Bencana Kita Sering Terlambat

Tujuannya, pembangunan permukiman warga di daerah bisa mengindari kawasan rawan bencana.

"Jangan sampai itu terjadi, karena itu selalu terulang. Misal di Palu, ada satu desa atau satu kecamatan setiap 20 atau 50 tahun berulang terjadi gempa di situ. Selalu titiknya sama," ujar Jokowi.

"Tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ. Keliru apa keliru? Sudah jelas-jelas. Begitu juga tempat-tempat yang kita tahu tanahnya rawan longsor masih diberikan izin untuk mendirikan bangunan. Hati-hati mengenai ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com