Wapres Minta Masyarakat Tetap Bayar Pajak meski Ada Fenomena Rafael

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau masyarakat agar tidak menolak melakukan pembayaran  pajak setelah mencuatnya fenomena eks pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo.

Ma'ruf berharap, fenomena ini tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak. Adapun fenomena Rafael ini mencuat setelah anaknya tersangkut kasus penganiayaan dan diketahui memamerkan gaya hidup mewah di media sosialnya.

"Saya kira tidak tepatlah kalau kemudian hal yang seperti itu menjadi isu kemudian timbul ketidakpercayaan. Jangan sampai orang (tidak mau) membayar pajak, saya kira itu tidak tepat," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Solo, Rabu (1/3/2023).

Baca juga: Dugaan TPPU dan Korupsi Rafael Alun Disebut Bisa Dilacak Lewat LHKPN

Sebab, menurut Ma'ruf, Kementerian Keuangan selama ini sudah melakukan perbaikan sistem perpajakan serta menertibkan aparat-aparatnya.

"Bahwa di dalamnya masih ada (masalah), saya kira itu memang tentu belum 100 persen, tidak hanya di Kementerian Keuangan tapi juga di tempat-tempat yang lain," ujar dia.

Lagipula, lanjut Ma'ruf, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah mengusut harta kekayaan Rafael yang dinilai tak wajar serta memperingatkan pegawai Kementerian Keuangan lainnya.

Oleh karena itu, menurut Ma'ruf, kasus yang terjadi di instansi tersebut hendaknya tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk ogah membayar pajak.

"Langkah itu antisipasinya saya kira sudah betul itu, sudah dilakukan. Karena itu saya kira tidak tepat lah," kata dia.

Baca juga: Rumah Mewah Rafael Alun di Yogya dan Manado, Tagihan PBB Rp 300.000, Mobilnya Gonta-ganti

Sri Mulyani sebelumnya juga telah meminta agar kasus penganiayaan yang dilakukan anak Rafael, Mario Dandy Satriyo, memicu masyarakat untuk tidak membayar pajak.

"Saya mengimbau masyarakat yang mungkin kecewa, dan juga mungkin dalam hal ini memiliki kemarahan terhadap tingkah laku dari putra seorang jajaran Kementerian Keuangan tidak memengaruhi komitmen kita untuk membangun Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Jumat (24/2/2023).

Sri Mulyani memaklumi pandangan masyarakat yang enggan membayar pajak karena isu gaya hidup hedonis Mario dan keluarganya.

Sejumlah pihak menyebut keluarga pejabat Ditjen Pajak itu memakan uang pajak untuk menunjang gaya hidup mereka.

Untuk itu, kata dia, Kemenkeu sebagai institusi publik membuka diri menerima koreksi dari seluruh lapisan masyarakat.

"Jadi saya berharap dan mengimbau masyarakat, ayo kita terus berpikir dan menjaga sikap untuk terus membangun secara konstruktif, hal-hal yang terjadi seperti pengkhianatan atau tindakan-tindakan kejahatan yang melanggar integritas kita koreksi," kata Sri Mulyani.