Respons Kritik Demokrat, PDI-P Singgung Jokowi yang Sebut AHY sebagai Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menepis kritik dari Partai Demokrat yang mempersoalkan dukungan Presiden Joko Widodo kepada calon presiden atau koalisi tertentu.

Said mengatakan, Jokowi dalam berbagai kesempatan kerap menyapa tokoh yang masuk dalam bursa calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Di banyak kesempatan, Beliau menyebutkan sosok bakal capres dan cawapres dan nama nama yang Beliau sebutkan juga beragam, tidak hanya satu saja," kata Said saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/2/2023).

"Bukankah Presiden Joko Widodo juga menyebut nama Mas AHY sebagai capres saat di Hari Ulang Tahun PPP ke-50 beberapa hari lalu?" ujar dia.

Baca juga: Komitmen Perkuat Konsolidasi Keluarga Besar PDIP, Said Abdullah Lantik DPC BMI Se-Jatim

Oleh karena itu, Said heran karena Demokrat kini mengkritik pernyataan Jokowi saat menyinggung tokoh-tokoh bakal calon presiden dalam pidatonya.

Padahal, Demokrat juga melontarkan pujian saat AHY disebut sebagai salah satu kandidat calon presiden oleh Jokowi.

"Bukankah hal itu sudah menunjukkan kenegarawanan Presiden Jokowi. Kok mereka kini menuduh presiden tidak negarawan," kata Said.

Menurut Said, Partai Demokrat hendaknya fokus untuk melakukan kebaikan ketimbang mempersoalkan hal yang menurutnya tidak substansial seperti pernyataan Jokowi.

"Fokus saja atas memperbaiki elektabilitas Anies Baswedan yang bakal di usung Demokrat sebagai capres namun elektabilitasnya malah menurun," ujar dia.

Said pun menekankan bahwa kader-kader PDI-P akan terus mendorong pemerintah untuk semakin baik melayani masyarakat agar tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi terus meningkat.

"Sebab dengan kinerja pemerintah baik, maka kepuasan rakyat terhadap pemerintah makin meningkat, dan berimbas pada elektabilitas PDI Perjuangan yang juga naik," ujar Said.

Baca juga: Elektabilitas PDIP Puncaki Survei ARCI di Jatim, Said Abdullah: Kepercayaan Ini akan Kami Jaga

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat meminta Jokowi untuk tidak memberikan dukungan atau endorsement ke koalisi-koalisi partai politik tertentu.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Jokowi sebagai kepala negara semestinya dapat berdiri bersama semua kelompok.

"Beliau selaku kepala negara seharusnya berdiri bersama semua, berada di atas semua. Jadi, beliau tidak pas kalau endorse-endorse koalisi tertentu," kata Herzaky kepada Kompas.com, Senin (27/2/2023).

Hal ini disampaikan Herzaky merespons pernyataan Jokowi agar Partai Amanat Nasional (PAN) berhati-hati dalam memilih koalisi jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Said Abdullah Bicara Tentang Kepuasan Masyarakat Terhadap Polri Meningkat dan Reformasi Polri

Menurut Herzaky, pernyataan Jokowi itu bisa dianggap mengintervensi partai politik bila ia masuk lebih jauh ke ranah wewenang partai politik yang diatur konstitusi.

Misalnya, dengan menyatakan dukungan kepada koalisi tertentu atau meminta partai politik untuk tidak masuk ke dalam koalisi tertentu.

"Malah lebih baik buat demokrasi dan lebih menyejukkan untuk iklim politik kita daripada beliau mendorong-dorong atau endorse satu-dua capres," ujar Herzaky.