Wapres Kunker ke Sulbar, Cek Penurunan Stunting dan Rekonstruksi Pascagempa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), pada Kamis (23/2/2023) hingga Jumat (24/2/2023) besok.

Dalam kunjungan kerja ini, Ma'ruf Amin akan memeriksa upaya percepatan penurunan stunting di Sulbar, serta meninjau rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Mamuju.

Dikutip dari siaran pers, Kamis, Ma'ruf Amin dan rombongan telah bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusma menuju Bandar Udara Tampa Padang Mamuju pada Kamis pagi pukul 10.00 WIB.

Setibanya di Mamuju, Ma'ruf dan rombongan akan langsung bergerak menuju SMKN 1 Rangas di Kecamatan Simboro dan Kepulauan untuk meninjau proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

Baca juga: Wapres Bangga Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Meningkat

Seperti diketahui, Mamuju sempat diguncang gempa berkekuatan magnitudo (M) 6,2 pada 2021 dan M 5,8 pada 2022 lalu.

Setelah peninjauan, Ma'ruf Amin akan memimpin rapat percepatan penurunan stunting di Sulbar pada Kamis sore, pukul 16.00 WITA.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Sulbar merupakan salah satu dari tujuh provinsi yang memiliki angka kejadian atau prevalensi tertinggi di Indonesia.

Baca juga: Wapres Minta Polri Jaga Stabilitas Keamanan dan Netralitas Jelang Pemilu 2024

Sementara itu, pada hari kedua kunjungan kerjanya, Ma'ruf Amin dijadwalkan meninjau kegiatan di pos pelayanan terpadu (Posyandu) Siola Matahari sekaligus memberikan bantuan pangan untuk mencegah stunting.

Setelah itu, Ma'ruf akan melaksanakan shalat Jumat sebelum menuju bandara untuk kembali ke Jakarta pada Jumat siang pukul 14.30 WIB.

Dalam kunjungan kerja ini, Ma'ruf Amin didampingi oleh istrinya, Wury Ma'ruf Amin beserta sejumlah pejabat. Di antaranya, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika.

Kemudian, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus Rayanto.

Baca juga: Wapres ke Polri: Setiap Skandal di Kepolisian Picu Keresahan Publik