Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: KKB Pimpinan Egianus Kogoya Selalu Nantang Tentara, tapi Sesudah Dicari, Lari..

Kompas.com - 21/02/2023, 22:43 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya selalu menantang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kelompok tersebut yang menyandera pilot maskapai Susi Air asal Selandia Baru, Philips Mark Methrtens (37).

Mahfud mengungkapkan hal itu saat mendapat pertanyaan dari Dahlan Iskan soal apakah penyanderaan Philips berkaitan dengan penahanan Lukas Enembe dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Dengan tegas, Mahfud menjawab “tidak”.

“Kogoya ini sejak tahun lalu, sebelum ada urusan Enembe, sebelum ada DOB, itu memang sudah memberontak,” kata Mahfud saat menggelar dialog dengan sejumlah tokoh di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (21/2/2023).

Baca juga: 14 Hari Penyanderaan Pilot Susi Air di Papua Pegunungan, Polri Masih Kedepankan Negosiasi

Bahkan, kata Mahfud, KKB pimpinan Egianus Kogoya menantang TNI untuk datang markas mereka.

“Selalu mengomongkan nantang-nantang, “ayo tentara datang ke sini”. Tapi sesudah dicari, lari itu. Seharusnya kalau sudah nantang muncul,” ujar Mahfud.

Terkait upaya pembebasan Philips, Mahfud mengatakan bahwa aparat gabungan TNI-Polri sebenarnya telah mengetahui titik koordinatnya. Namun, hal itu urung dilakukan setelah Selandia Baru meminta agar tidak ada tindakan kekerasan.

“Ini masalahnya yang disandera orang asing dan begini pokoknya sandera ini “akan kami lepas kalau Papua dilepas,” kata Mahfud.

Baca juga: Markas KKB Dikepung untuk Evakuasi Pilot Susi Air, tetapi Selandia Baru Mohon Tanpa Kekerasan

“Itu ancamannya. Saya katakanlah, loh kita sudah tahu itu tempatnya, di koordinat berapa sudah kita kepung. Tetapi begitu kita bergerak kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini dan memohon tidak ada tindakan kekerasan karena itu warga kami (Selandia Baru) agar masalah ini tidak menjadi (masalah) internasional,” ujar Mahfud.

Saat ini, pemerintah masih mencari cara terbaik untuk membebaskan sandera tersebut.

“Oleh sebab itu kita masih tangani, ditunggu saja mudah-mudahan ada penyelesaian. Tapi tidak ada kaitannya dengan DOB dan Lukas Enembe,” kata Mahfud.

Dalam operasi pencarian Philips, TNI-Polri mengedepankan cara persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh agama.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, pihaknya masih menunggu Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge bernegosiasi dengan KKB yang menyandera Philips.

Baca juga: Pemerintah Harus Punya Tenggat Waktu untuk Selamatkan Pilot Susi Air

“Ya kita tunggu dulu. Karena dari Bupati minta waktu dia akan nego dulu. Ya sudah kita penuhi permintaan Bupati Nduga," ujar Yudo saat ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2023).

Hal sama juga diungkapkan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Saleh Mustafa. Namun, jika pendekatan dialog atau soft approach gagal, jajarannya akan melakukan "tindakan terukur".

“Namun mengingat waktu, kami aparat TNI-Polri punya standar operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum, agar persoalan ini tidak berlarut. Harus ada batas waktunya," kata Saleh.

Philips bersama lima penumpang lainnya, hilang kontak sesaat setelah mereka mendarat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2/2023).

Baca juga: ISESS: Pencarian Pilot Susi Air Bakal Memakan Waktu dan Tidak Sederhana

Pesawat dengan nomor registrasi PK-BVY itu dibakar oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sesaat usai mendarat.

Lima penumpang yang merupakan orang asli Papua (OAP) telah dievakuasi dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara Philips masih dibawa oleh KKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com