Demokrat Keluhkan Mesin Partai Macet karena Menunggu Putusan MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengeluhkan macetnya mesin partai karena menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.

Ia mengatakan, situasi itu membuat terbatasnya ruang gerak bakal calon legislatif (bacaleg) Demokrat untuk bertemu masyarakat.

“Karena hampir sekarang memasuki tahap bekerjanya para caleg hasil penjaringan. Tapi, kami mengalami kesulitan karena (sistem pemilu) terbuka atau tertutup ini belum diputuskan MK,” kata Andi Arief pada Kompas.com, Selasa (21/2/2023).

Padahal, menurutnya, salah satu ujung tombak Demokrat mensosialisasikan partai adalah lewat para bacaleg.

“Sehingga ini menghambat kerja-kerja politik di bawah. Karena terus terang, para caleg ini hampir menjadi ujung tombak kan, disamping struktur partai,” ujarnya.

Baca juga: Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Meningkat, Demokrat: Bukan Berarti Bisa Berpuas Diri

Di sisi lain, Andi Arief menilai saat ini bakal Koalisi Perubahan tengah memantau elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Ia mengatakan, Demokrat ingin Koalisi Perubahan dideklarasikan sebelum bulan Ramadhan.

“Koalisi kita memastikan bahwa elektabilitas Anies biar betul-betul mantap, stabil, dan kita berharap sebelum puasa akan deklarasi,” katanya.

“Faktor ini juga yang kami duga akan menaikan kembali elektabilitas Partai Demokrat,” ujarnya Andi Arief melanjutkan.

Baca juga: Pimpinan DPR Harap Hakim MK Dengarkan Pertimbangan Berbagai Pihak yang Tetap Ingin Sistem Proporsional Terbuka

Untuk diketahui, sidang gugatan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka tengah berjalan di MK.

Para penggugat ingin sistem pemilu tersebut diubah menjadi proporsional tertutup.

Kemudian, sebanyak 8 parpol di DPR RI telah menyatakan tetap mendukung sistem pemilu proporsional terbuka.

Namun, hanya PDI-P yang mendukung agar pemilu berlangsung dengan proporsional tertutup.

DPR melalui Komisi III telah mengungkapkan pendapatnya, dan menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Alasannya, sistem proporsional tertutup bakal memicu konflik di internal partai politik (parpol) karena penentuan caleg sepenuhnya ditentukan oleh parpol.

Baca juga: Demokrat Sayangkan Jokowi Endorse AHY dkk Jadi Capres-Cawapres, Diminta Belajar dari SBY