Peneliti BRIN Sebut Pembentukan Kodam di Tiap Provinsi Membingungkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Diandra Mengko mengatakan, kebijakan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) TNI Angkatan Darat di tiap provinsi membingungkan.

Karena pengelolaan bidang pertahanan di tiap negara seharusnya terpusat dan tidak memberikan banyak lapis birokrasi dengan menambah jumlah Kodam.

"Sifat dari pengelolaan bidang pertahanan adalah terpusat, sebagai implikasi dari paradigma pertahanan sebagai barang publik," kata Diandra dalam diskusi virtual, Senin (20/2/2023).

"Menjadi membingungkan ketika penambahan Kodam dinyatakan untuk menjalankan kerja sama dengan pemerintah daerah," sambung dia.

Baca juga: Rencana Setiap Provinsi Punya Kodam, Prabowo: Kita Mulai Sedikit-sedikit

Diandra juga menyebut TNI bukan merupakan lembaga yang bisa ikut campur dalam birokrasi sipil.

Sebab itu, dia menilai alasan pembentukan Kodam untuk membantu pemerintah daerah menjalankan pemerintahan adalah tanda tanya besar.

"TNI adalah instrumen negara untuk menghadapi ancaman kemanaan utamanya eksternal, bukan untuk membantu penyelenggaraan birokrasi sipil, apalagi terlibat di dalam ranah sosial politik," imbuh dia.

Diandra mengatakan, kerja sama TNI dengan organsiasi sipil khususnya Pemerintah Daerah bisa dilakukan dengan sifat yang kontekstual.

Baca juga: Jubir Prabowo Anggap Penambahan Kodam di Semua Provinsi Mendesak demi Perkuat Pertahanan Indonesia

Artinya, Pemda bisa meminta kerja sama dengan TNI apabila Pemda tak bisa mengatasi masalah tertentu sendirian.

"Sifatnya kontekstual ketika terjadi suatu dinamika yang tidak bisa lagi dihadapi oleh instansi sipil, contohnya bencana, konflik bersenjata," ucap dia.

Selebihnya, Diandra mengatakan sudah semestinya TNI berfungsi sesuai mandat undang-undang.

"TNI harus tetap fokus menghadapi ancaman eksternal," ucap dia.

Penambahan Kodam

Sebagai informasi, TNI Angkatan Darat berencana melengkapi Kodam di setiap provinsi.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, rencana penambahan Kodam hingga kini terus dimatangkan.

"Kita godok terus. Insya Allah kita mulai sedikit-sedikit," ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (11/2/2023).

Prabowo menjelaskan, penambahan Kodam ini berkaitan dengan sistem pertahanan Indonesia yang menitikberatkan pertahanan bersama dan rakyat semesta.

Dengan begitu, sistem pertahanan tersebut harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah dan sipil.

"Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil. Selalu berdampingan. Sama polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada Polda," kata Prabowo.