Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P 'Alergi' dengan Koalisi Perubahan, Pengamat Nilai Ada Faktor Anies

Kompas.com - 18/02/2023, 15:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menilai, ada faktor sosok mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membuat PDI Perjuangan enggan berkoalisi dengan partai-partai anggota Koalisi Perubahan.

Menurut Dedi, PDI-P memiliki dendam politik karena Anies mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan jagoan PDI-P di Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 lalu.

"Ini cukup terasa sejak Pilkada DKI Jakarta yang pada dasarnya Anies tidak kalahkan Basuki Tjahaja Purnama, melainkan mengalahkan PDI-P dan Jokowi, karena PDI-P di Pemilu mendominasi Jakarta tetapi kalah di Pilkada, jadi ini ada semacam dendam politik," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (18/2/2023).

Baca juga: PDI-P Tutup Pintu Kerja Sama dengan Koalisi Perubahan, Demokrat: Tidak Perlu Alergi

Dedi pun menilai sikap PDI-P yang menjaga jarak dengan partai-partai anggota Koalisi Perubahan merupakan hal wajar, karena koalisi itu telah memutuskan mengusung Anies pada Pemilihan Presiden 2024.

Sebab, bila PDI-P berkoalisi dengan partai-partai pendukung Anies, maka dapat mengacaukan preferensi pemilih yang selama ini sudah dekat dengan PDI-P.

"PDI-P akan kehilangan tren pemilih yang memang cenderung dekat dengan apa yang PDI-P usung hari ini, begitu halnya jika kemudian terjadi penggabungan Anies dengan kader PDI-P, tentu bisa merusak ceruk suara keduanya," kata Dedi.

Adapun Koalisi Perubahan terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai keadilan Sejahtera.

Menurut Dedi, ada dua faktor lain yang membuat PDI-P emoh berkoalisi dengan Koalisi Perubahan.

Dedi mengatakan, PDI-P dan PKS memang memiliki kecenderungan untuk tidak berkoalisi, kecuali dalam kondisi terdesak seperti di pilkada daerah tertentu.

"Hal ini karena gerakan politik PDI-P berseberang dengan PKS, juga pemilih keduanya yang jauh berbeda, sehingga jika dipaksa dalam skala nasional pemilih bisa saja hengkang," ujar dia.

Baca juga: PDI-P Tutup Pintu dengan Bakal Koalisi Perubahan, Nasdem: No Problem

Selain itu, Dedi juga mengakui bahwa hubungan personal antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat kedua partai sulit berkoalisi.

"Dan ini hal wajar, baik itu disandarkan pada catatan sejarah maupun alasan ideologis keduanya, meskipun partai di Indonesia hari ini tidak ada yang benar-benar menjalankan ideologinya," kata Dedi.

Sebelumnya, politisi PDI-P Masinton Pasaribu mengatakan, selama ini partai politik koalisi pemerintah telah membuat banyak perubahan di bidang pembangunan selama Presiden Joko Widodo menjabat.

Maka dari itu, ia merasa, PDI-P tak perlu membuka pintu kerja sama untuk berkoalisi dengan Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan sebagai capres yang mengusung semangat perubahan dari pembangunan pemerintah saat ini.

“PDI-P bersama dengan teman-teman dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi ini sudah melakukan langkah perubahan, jadi dalam fase pertama 2014, 2016, dan sekarang 2019 ke 2024,” papar Masinton dalam diskusi Koordinat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Baca juga: Politisi PDI-P Pertanyakan Semangat Koalisi Perubahan, Begini Jawaban PKS

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com