Sanksi Memalsukan Label Halal di Indonesia

KOMPAS.com – Untuk mendapatkan label halal, pelaku usaha harus melalui proses yang panjang.

Ada berbagai persyaratan dan tahapan yang harus dilalui untuk dinyatakan memenuhi kualifikasi jaminan halal yang sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan.

Sayangnya, tidak jarang pelaku usaha yang nekat menggunakan label halal pada produknya padahal ia belum mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang.

Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pemalsuan label halal.

Lalu, apa sanksi memalsukan label halal di Indonesia?

Baca juga: LPPOM MUI Larang Tempat Makan Pasang Logo Halal Sebelum Tersertifikasi

Sanksi memalsukan label halal

Sanksi bagi pelaku usaha yang memalsukan label halal tertuang di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang ini menegaskan, memalsukan label halal merupakan perbuatan yang dilarang hukum.

Pasal 8 Ayat 1 huruf h berbunyi,

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
...
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.”

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Selain itu, ada juga hukuman tambahan bagi pelaku usaha yang memalsukan label halal, yakni:

• perampasan barang tertentu;
• pengumuman keputusan hakim;
• pembayaran ganti rugi;
• perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
• kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
• pencabutan izin usaha.

Baca juga: Apakah Mixue Sudah Dapat Sertifikat Halal? Ini Kata MUI dan Kemenag

Aturan pencantuman label halal

Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk merupakan wewenang yang dimiliki oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH).

Salah satu aturan yang mengatur tentang ketentuan pencantuman label halal adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Menurut peraturan ini, pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapat sertifikat halal.

Dengan adanya sertifikat dan label halal, konsumen, khususnya bagi yang beragama Islam, akan merasa aman untuk mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut.

Adapun label halal yang dicantumkan paling sedikit memuat logo dan nomor sertifikat atau nomor registrasi.

Label halal tersebut dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk.

Terdapat pengecualian bagi pelaku usaha yang:

• Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan;
• Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil; dan
• Produk yang dijual dalam bentuk curah.

Dalam kondisi ini, pemberlakuan pencantuman label halal dapat dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal.

PP Nomor 39 Tahun 2021 menegaskan, pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH, termasuk pencantuman label halal, akan dikenakan sanksi administratif.

Sanksi ini akan diberikan kepada pelaku usaha dan lembaga pemeriksa halal (LPH).

Adapun sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelaku usaha, yaitu berupa:

• peringatan tertulis;
• denda administratif paling banyak Rp 2 miliar;
• pencabutan sertifikat halal; dan/atau
• penarikan barang dari peredaran.

Sementara sanksi administratif yang dikenakan terhadap LPH meliputi:

• peringatan tertulis;
• denda administratif paling banyak Rp 2 miliar; dan/atau
• pembekuan operasional.

Sanksi administratif tersebut akan diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pengenaan sanksi dapat diberikan secara berjenjang, alternatif dan/atau kumulatif.

Referensi:

• UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal