JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan dirinya memutuskan untuk tidak memperpanjang mengenai utang eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada dirinya sebesar Rp 92 miliar.
Sandi menyebut hal-hal seperti itu justru bisa memecah belah hubungan mereka.
"Saya sudah memutuskan untuk tidak ingin memperpanjang diskursus mengenai yang selama ini diberitakan. Karena tentunya berpotensi untuk memecah belah kita," ujar Sandi seperti dikutip dari Kompas.id, Minggu (12/2/2023).
Sandi menjelaskan, kontestasi demokrasi harus tetap berjalan dengan penuh suka cita.
Baca juga: Undang Anies di Rakernas, Partai Ummat Akui Belum Bicara dengan Nasdem
Menurutnya, pertemanan dan persahabatan yang selama ini terbangun harus tetap dijaga.
"Pertemanan harus dijaga. Persahabatan harus terus kita utamakan," katanya.
Maka dari itu, Sandi berharap pihak-pihak lain juga menyambut kontestasi demokrasi yang akan dihadapi secara positif.
Misalnya seperti mengisinya dengan diskursus tentang gagasan.
Sebelumnya, Anies Baswedan disebut memiliki utang kepada Sandiaga Uno.
Belakangan, foto pengakuan hutang yang ditandatangani Anies beredar luas.
Baca juga: Beredar Foto Surat Pengakuan Utang Rp 92 Miliar Anies ke Sandi, Pihak Anies: Mirip Dokumen Asli
Berdasarkan isi surat tersebut, Anies menyatakan pengakuan utang kepada Sandi untuk memenuhi kebutuhan pemenangan putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.
“Iya, jumlahnya memang Rp 92 miliar. Rp 20 miliar, Rp 30 miliar, tambah Rp 42 miliar kan,” ujar Analis Komunikasi Politik Anies, Hendri Satrio atau Hensat, saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (11/2/2023).
Dalam foto tersebut, terdapat tanda tangan Anies di atas meterai. Perjanjian itu ditandatangani di Jakarta, 9 Maret 2017.
Namun, Hensat tak bisa memastikan keaslian dokumen dalam foto yang tersebar tersebut. Namun, menurut dia, isi perjanjian itu mirip dengan dokumen yang asli.
“Mirip, tapi kalau keasliannya mesti tanya yang upload,” kata Hensat.
Baca juga: Soal Formula E, Hensat Bilang Anies Yakin Tak Ada Urusan Politik yang Diselesaikan Lewat Hukum