Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GASPOL! Hari Ini: Fakta Persidangan, Bukan Eliezer yang Eksekutor

Kompas.com - 09/02/2023, 17:45 WIB
Dani Prabowo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengakuan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Tanpa pengakuan Richard, diyakini kasus tewasnya Brigadir J akan berjalan sesuai skenario yang telah dibuat mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Meskipun pengakuan Richard dinilai membantu upaya pengungkapan kasus ini, jaksa penuntut umum (JPU) justru menuntut agar hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Bharada E. Padahal pada saat yang sama, Richard telah diganjar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) status justice collaborator (JC).

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Tuntutan 12 Tahun Guncang Psikis Richard Eliezer

Belakangan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap adanya gerakan bawah tanah yang dilakukan orang-orang di sekitar Sambo untuk mempengaruhi putusan.

Hal itu dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap vonis yang akan dijatuhkan hakim kepada Bharada E. Terlebih, menurut Koordinator Kuasa Hukum Richard, Ronny Talapessy, di dalam tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, muncul kata “eksekutor”, yang sebelumnya tak muncul di fakta persidangan.

Baca juga: Akademisi Dukung Richard Eliezer, Ferdy Sambo Dinilai Tidak Kesatriag

Lantas, seperti apa vonis yang akan dijatuhkan nanti. Seperti apa harapan kuasa hukum terhadap vonis Richard?

Simak pembahasannya di Gaspol (Ngobrol Ngegas Pasti Nampol) Season 2 Episode 7 dalam obrolan "Fakta Persidangan, Bukan Eliezer yang Eksekutor ".

Acara akan dipandu oleh dua jurnalis Kompas.com Tatang Guritno dan Nicholas Ryan bersama narasumber, Ketua Tim Pengacara Bharada E, Ronny B Talapessy; Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi; dan Psikolog Klinis Liza Marielly Djaprie.

Live Premier Kamis (9/2/2023) pukul 19.00 di akun media sosial Kompas.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com