Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara soal Kebebasan, tetapi Juga Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berpesan kepada insan pers agar tidak hanya berbicara soal kebebasan pers, tetapi juga tentang pers yang bertanggung jawab.

Hal ini disampaikan Jokowi ketika menerima audiensi Dewan Pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023).

"Itu catatan yang saya kira perlu di-highlight ya oleh temen-temen media bahwa Bapak Presiden mengatakan jangan cuma ngomong kebebasan pers, tapi pers yang bertanggung jawab," kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu seusai pertemuan.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Ninik mengakui, publik selama ini kerap menuntut kebebasan pers, tetapi lupa bahwa pers juga harus bertanggung jawab.

Ia pun mengingatkan bahwa pers mesti bertanggung jawab karena memiliki fungsi memberikan pendidikan kepada publik, kontrol sosial, serta memberikan informasi.

Ninik mengatakan, bentuk tanggung jawab pers antara lain dengan mematuhi kode etik serta pedoman yang sudah dimiliki serta mengikutsertakan awak media pada uji kompetensi agar memiliki kapasitas.

Baca juga: Pengertian Pers dalam Arti Sempit dan Luas

"Apa sih substansi tanggung jawab itu? Ya kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan yang berperspektif keberagaman misalnya, mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indinesia misalnya, kan itu sudah enggak bisa ditawar-tawar," ujar Ninik.

Ia menambahkan, Dewan Pers mencatat bahwa pihaknya menerima 690 laporan sepanjanh tahun 2022 lalu dengan substansi yang beragam.

Di satu sisi, banyaknya jumlah pengaduan itu dapat menandakan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap pemberitaan.

Baca juga: 3 Tujuan Konferensi Pers

"Yang kedua adalah bisa jadi nilai pemberitaan juga semakin menurun karena tidak diikuti dengan kredibilitas yang baik terutama pada perspektif dan pendekatan kode etik jurnalistik, kode etik keberagaman dan yang lainnya," kata Ninik.