Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan, ada partai yang memiliki hobi mengimpor pangan. Padahal, Hasto menilai bahwa Indonesia semestinya bisa berdaulat atas pangan dan tak perlu impor.

Hal itu disampaikan Hasto saat membuka Seminar Nasional Daulat Pangan Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Konsolidasi Program Mari Sejahterakan Petani (MSP) di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

"Dari dulunya, kalau dulunya punya spirit Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan, Indonesia bisa berdikari di bidang pangan. Maka tanpa produk impor seharusnya kita memproduksi pangan oleh anak Bangsa, petani-petani Indonesia," kata Hasto dalam acara, Jumat.

Baca juga: PDI-P: Kami Tak Yakin yang Dideklarasikan Nasdem Mau Melanjutkan Jokowi

Hasto menuturkan banyak anak bangsa yang sukses menciptakan bibit pangan yang bisa dimanfaatkan petani. Misalnya, bibit padi MSP 65 yang bisa dipanen dalam 65 hari setelah ditanam.

Akan tetapi, dia mengatakan, PDI-P tak bisa berbuat banyak terkait penggunaan bibit buatan anak bangsa tersebut. Sebab, setiap keputusan yang diambil pemerintahan perlu melibatkan berbagai partai, yang berbeda platform.

Hasto pun menyinggung ada partai politik yang memiliki hobi impor pangan.

"Di situ lah kita berhadapan dengan platform-platform partai yang berbeda. Ada partai yang hobinya mengimpor pangan," kata Hasto.

Baca juga: PDI-P Klaim Banyak Anak Muda Ingin Gabung: Kami Bukan Partai Orang Tuwek

Ia juga menyinggung sejumlah kasus korupsi yang justru berkaitan dengan bahan-bahan pokok seperti minyak goreng dan garam.

"Bahkan beberapa waktu yang lalu, yang namanya minyak goreng saja ada yang dikorupsi. Yang namanya garam saja ada yang dikorupsi, saudara-saudara sekalian, betul?" ujar Hasto.

Usai acara ini, Hasto ditanya ulang terkait partai politik yang gemar melakukan impor pangan tersebut. Namun, dia tak menjawab tegas.

Ia hanya menyatakan bahwa hal tersebut sudah ramai diketahui publik karena menjadi bahan pemberitaan media massa.

"Sudah tahu, di berita banyak, sampai ada menteri yang ditanya, kok kuotanya sekian, realisasinya sekian. Itu kan tahu," tutur Hasto.