Nasdem Ingin Lakukan Pertemuan dengan PDI-P, Surya Paloh: Kapan Bu Mega Ada Waktu?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, Nasdem ingin melakukan pertemuan dengan semua partai politik (parpol) koalisi pemerintah, salah satunya dengan PDI-P.

Ia menyatakan, niatan itu ada, namun pihaknya menunggu sikap dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk pertemuan tersebut.

“Saya pikir keinginan untuk itu sih ada saja. Tinggal atur saja. Kita kasih kode-kode dulu. Barangkali bagaimana, kapan Bu Mega ada waktu yang baik?” ujar Surya di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

“Mudah-mudahan suasana kebatinannya sama, harapan penerimaan sama. Jadi jelas, (niat) ada. Itu intinya,” sambung dia.

Baca juga: Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Ia menyatakan, Nasdem ingin membangun soliditas antar parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Semuanya mempunyai kepentingan untuk membawa misi, bagaimana bangun kesadaran masyarakat, kematangan meraka dalam menyerap informasi, dan menjaga common sense, sekaligus menjaga kepentingan stabilitas nasional, untuk berdamai membangun kemajuan bangsa,” papar dia.

Surya juga menampik jika pertemuan dengan Partai Golkar hari ini merupakan arahan dari Jokowi.

Ia menyampaikan, pertemuan dengan Jokowi tak membahas soal langkah politik Nasdem mengunjungi parpol koalisi pemerintah.

“Secara lisan (perintah Jokowi) enggak ada. Saya enggak tahu suasana kebatinan beliau,” imbuh dia.

Baca juga: Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Diketahui Jokowi dan Surya sempat bertemu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/1/2023) pekan lalu.

Di sisi lain, hubungan antara Nasdem dan Istana sempat renggang usai pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di awal Oktober 2022.

Apalagi beberapa waktu belakangan sejumlah elit PDI-P terus menunjukan sikap berseberangan dengan Nasdem.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sempat menyampaikan bahwa Nasdem terlepas dari parpol koalisi pemerintah karena sudah punya capres sendiri.

Ia juga menuding salah satu menteri Nasdem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah memberikan data yang salah soal stok beras pada Jokowi.

Baca juga: Isu Reshuffle Kian Santer, Dua Menteri Nasdem Tak Hadiri Rapat bersama Jokowi di Istana

Merespons tudingan Hasto, Syahrul menyatakan bahwa data produksi beras telah sesuai dan membantah isu data produksi beras yang surplus tidak valid karena masih ada impor beras.

Ia mengaku telah mencocokkan data dari BPS dengan data dari Sistem Informasi Standing Crop (SISCrop) milik Kementan serta laporan Gubernur dan Kepala Divisi dari 17 provinsi di Indonesia.

“Hari ini saya coba melakukan apa ya sinkronisasi antara data satelit dan data standing crop yang ada dan ternyata data standing crop kita dengan data dari BPS oke,” kata Syahrul, dikutip dari Antara.

Mantan gubernur Sulawesi Selatan itu pun meminta semua pihak untuk menghargai jerih payah petani yang telah bersusah payah memproduksi beras.

"Masalah beras kita tidak boleh main-main lah, tetapi tolong hargai juga ya jerih payah semua petani yang ada. Tentu saja kita harus berterima kasih, mereka berpanas-panas dengan segala macam keringat yang dimiliki, produksinya harus kita hargai,” tutur dia.

Dalam beberapa kesempatan, Syahrul juga sudah angkat bicara mengenai beragam kritik yang diarahkan kepadanya dan peluangnya dicopot dari kabinet bila reshuffle dilakukan.

Syahrul mengaku fokus bekerja dan menyerahkan keputusan soal perombakan kabinet kepada Jokowi.

"Kita ini kan menteri kerja. Kerja saja. Kita di lapangan terus," kata Syahrul, 13 Januari 2023 lalu.

"Semuanya kita serahkan kepada beliau-beliau," katanya lagi.