Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA Sebut Hukuman Seumur Hidup untuk Pemerkosa 5 Anak dan 2 Cucu di Ambon Sudah Manusiawi

Kompas.com - 01/02/2023, 13:32 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menilai, hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepada pria pemerkosa lima anak kandung dan dua cucu di Ambon, sudah sangat manusiawi.

Menurut Bintang, hukuman berat atas kasus kekerasan seksual diperlukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan orang lain, sama seperti hukuman yang dijatuhkan kepada seorang guru yang memerkosa 13 santriwati di Jawa Barat, Herry Wirawan. Adapun Herry dijatuhi hukuman mati sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bandung.

"Kalau hukuman seumur hidup ini, kalau ada yang mengatakan tidak manusiawi, bagi saya itu sangat manusiawi. Kalau kita melihat apa yang mereka lakukan, sama dengan hukuman mati yang kasus di Jawa Barat," kata Bintang di Ciawi, Bogor, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Siswi SD di Ambon Mengarang Cerita Diculik Pria Bertopeng karena Takut Dimarahi Orangtua

Bintang menuturkan, hukuman tersebut pantas diberikan, sebab perlakuan para pemerkosa itu tidak manusiawi. Korban dan keluarganya berpotensi mengalami rasa trauma berkepanjangan.

"Itu kan (perlakuan yang) tidak manusiawi, ya. (Kasus di Ambon, misalnya), bagaimana dalam satu rumah menyetubuhi lima anaknya, kemudian juga mencabuli cucunya, kan tidak manusiawi," ucap Bintang.

Lebih lanjut Bintang mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum (APH) karena sudah menjatuhkan vonis tersebut dengan beragam pertimbangan.

Kementerian PPPA, kata Bintang, sudah mendorong APH tidak memiliki keraguan untuk menuntaskan kasus tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 dengan hukuman maksimal.

Baca juga: Mahasiswi Kesehatan di Ambon yang Dilaporkan Hilang Sempat Kirim Pesan Minta Tolong

Dalam kaitan penanganan hukum, ia menegaskan pelaku harus dihukum maksimal, sejak kasus mulai mencuat pada bulan Juni 2022. Hal ini mengingat korbannya banyak dan mereka adalah anak dan cucu kandungnya sendiri.

"Kami ingat sekali kasus Ambon, ketika kasus ini mencuat, Juni 2022, kita sudah sampaikan bahwa kita ber-statement, terkait bagaimana (menjatuhkan) hukuman seberat-beratnya kepada pelaku," jelas Bintang.

Sebelumnya diberitakan, Robby Hitipeuw alias BO, warga kecamatan Baguala yang tega memerkosa lima orang anak dan dua cucu kandung divonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Ambon.

Vonis penjara seumur hidup itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Oprah Martina dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (7/12/2022).

"Menjatuhi hukuman terhadap terdakwa Robby Hitipeuw dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kara Oprah saat membacakan amar putusan.

Baca juga: Usai Herry Wirawan Divonis Hukuman Mati, Keluarga Korban Pertanyakan Putusan Restitusi

Untuk diketahui Robby memerkosa lima anaknya selama berulang kali sejak tahun 2007 hingga 2022.

Pemerkosaan dilakukan terdakwa semenjak para korban masih duduk di bangku SD.

Adapun untuk cucunya, masing-masing diperkosa sebanyak tiga kali. Untuk cucu yang berusia 5 tahun diperkosa pada 27 Mei 2022, 29 Mei 2022 dan terakhir pada 1 Juni 2022. Sedangkan cucu yang berusia 6 tahun diperkosa pada 17 Mei 2022, 20 Mei 2022, dan terakhir pada 5 Juni 2022.

Kasus ini akhirnya terbongkar setelah salah satu korban yang juga cucu terdakwa mengadukan kejadian yang dialaminya itu kepada ibunya yang juga korban pemerkosaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com